Rencana Pemindahan Ibukota Kembali Mencuat

Ilustrasi

JAKARTA – Wacana pemindahan Ibu Kota Negara RI ke pulau Kalimantan kembali mencuat.

Bahwa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro telah memastikan bahwa kajian rencana pemindahan Ibu Kota akan selesai akhir tahun ini.

Bambang memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa. Saat ini, ibu kota Republik Indonesia berada di DKI Jakarta.

“Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan,” kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/17), dilansir dari Antara.

Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangka Raya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Wacana pemindahan ibu kota ke Palangka Raya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.

Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut.

Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajian pemindahan ibu kota. Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji.

Dia menargetkan, kajian selesai tahun ini.

“Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang.

Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

Dia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibu kota.

“Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya,” kata Bambang.

 

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.

Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

APBD-P 2017 Kaltim Naik Menjadi Rp8,2 Triliun

APBD-P 2017 Kaltim Naik Menjadi Rp8,2 Triliun

SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur yang disepakati pemerintah provinsi dan DPRD melalui rapat paripurna di Samarinda,...
APBD 2017 Kabupaten Penajam Defisit Rp200 Miliar

APBD 2017 Kabupaten Penajam Defisit Rp200 Miliar

PENAJAM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kembali mengalami defisit dengan kekurangannya mencapai sekitar Rp188 miliar...
Keberadaan Perusahaan Karet Perlu Diperbanyak di Kalteng

Keberadaan Perusahaan Karet Perlu Diperbanyak di Kalteng

PALANGKARAYA – Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Lodewik Christopel Iban menyebut pemerintah provinsi dan pemkab/pemko Kota se-Kalteng perlu mendatangkan dan memperbanyak perusahaan karet...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *