Archives

This is archives page of BeritaKalimantan.com . Currently the archives consist of 7 posts, 7 pages and 98 comments, with a total of 59 categories and 20 tags.

Monthly Archives

Categories

Gubernur Cornelis Nyangahatn

Resmikan Kapal Bi’lao 02

KUBU RAYA – Asa’ Dua’ Talu’ Ampat’ Lima’ Anam, Tujuh, Awa Pama, Jubata, Iatn agi’ kami minta’ tolokng minta’ banto’  ka’ Kita’ supaya Kapal nian man sae makenya salamat. (Satu dua tiga empat lima enam tujuh, Roh Leluhur, Jubata (Tuhan ) kembali lagi kami minta tolong, minta bantuan kepada Engkau, supaya Kapal ini dan siapapun memakainya selamat). Sambil menghambur beras kuning ke atas, kemudian memerciki air tepung tawar ke beberapa bagian kapal menggunakan seikat daun Sabang Merah.

Cornelis, ketika itu di ruang kemudi Kapal yang terletak di bagian paling atas Kapal berbahan dasar fiberglas itu, bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalbar Gatot Rudiono, dan beberapa staf DKP, turut menyaksikan pemberkatan Kapal Bi’lao 02 dengan Nyangahatn. Dalam Masyarakat Dayak Kanayatn, Nyangahatn semacam wujud doa kepada yang maha kuasa untuk memohon keselamatan bagi kapal tersebut dalam menjalankan tugasnya mengawasi wilayah laut Kalimantan Barat.

Ketika meresmikan penggunaan kapal pengawas, Senin (11/12) di TPI Sungai Rengas Kubu Raya, Cornelis menjelaskan, fasilitas pokok yang harus ada di pelabuhan perikanan adalah Dermaga, di Sungai Rengas ini sampai 2016 sepanjang 300 meter, namun belum cukup menampung tambat labuh kapal perikanan yang berpangkalan di Sungai Rengas, sehingga perlu penambahan 86 meter lagi.

Sedangkan untuk pengawasan dan pengedalian sumber daya ikan, Mantan Bupati Landak itu menjelaskan, Pemprov Kalbar tahun 2017 membangun Gedung Pos Pengawasan dan Pengadaan Kapal Pengawas dengan Panjang 16 Meter yang dapat menjelajah wilayah laut Kalbar sampai 12 mil.

“Saya minta dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan bisa lebih ditingkatkan, tidak ada lagi illegal, unreported dan unregulated (IUU) Fishing di Perairan Kalimantan Barat. Sehingga produksi perikanan dapat ditingkatkan yang akhirnya akan meningkatkan konsumsi makan ikan dan kesejahteraan nelayan.” Kata Cornelis.

Terkait Kapal yang dinamai Bi’lao (Rachycentron candum), dijelaskan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional itu, Ikan Bi’lao dalam bahasa Dayak Kanayatn, adalah ikan Gabus, “Nah ini Gabus Laut, cuma jarang sekali ditemukan karena termasuk yang langka, hanya ada di daerah laut dalam. Gubernur dua periode itu memohon supaya nelayan-nelayan di Kalimantan Barat terus dibina, karena pangsa pasar ikan di luar negeri sangat besar, apalagi di Tiongkok.

“Semoga Kapal ini bisa untuk menangkap pencuri Ikan di Perairan Kalbar sehingga Nelayan tidak merugi.”  Pungkas Cornelis.

Pemprov Kalbar Ekspor Ikan ke Guangzhou

Cornelis : Semoga Nelayan Kita Bisa Untung

PONTIANAK – Gubernur Kalbar Cornelis memastikan, dengan adanya investasi Tiongkok untuk ekspor Ikan dari Kalimantan Barat tersebut, perputaran ekonomi diharapkan bisa semakin baik. Karena ekspor Ikan ini menjadi angin segar bagi para nelayan di Kalimantan Barat agar semakin menikmati hasil keuntungan dari tangkapan.

“Dengan adanya Ekspor ikan ini nelayan-nelayan kita bisa menikmati keuntungan dari hasil tangkapan mereka, mereka bisa mendapatkan harga dengan pantas dan layak, sehingga antara tantangan di lautan dengan pendapatan seimbang dan kesejahteraan nelayan meningkat,” ujar Cornelis, usai penandatanganan Peresmian Dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas, Gedung Pos Pengawas Perikanan dan Peluncuran Pertama Kapal Pengawas Bi’lao 02 di Perikanan Pantai Sungai Rengas, Senin (11/12).

Diungkapkannya, belum lama ini, Pemerintah Provinsi Kalbar juga telah melakukan ekspor perdana beras. “Kali ini kita juga sudah mulai mengekspor sendiri ikan kita, tentunya ini menjadi modal bagi kita dalam meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat,” kata Cornelis.

Mantan Bupati Landak itu berharap, investasi yang masuk tersebut bisa memberikan efek besar bagi masyarakat Kalbar, khususnya bagi nelayan.  “Saya berpesan kepada investor Tiongkok ini agar tidak macam-macam dan dapat memberikan keuntungan bagi nelayan. Jangan melakukan spekulasi harga, jika tidak ingin izinnya kita tarik,” kata Cornelis.

Demikian juga dengan Eksportir agar menjaga kualitas ikan-ikan, jangan sampai menggunakan bahan pengawet berbahaya sehingga bisa merusak reputasi Kalimantan Barat. “Tolong dijaga kualitas mutu ikan ekspor karena di Tiongkok kebutuhan akan Ikan sangat tinggi.” Pesan Cornelis.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar Gatot Rudiono mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pertama kalinya melakukan Ekspor ikan ke Tiongkok dengan kapasitas ekspor 40 ton. “Kita bekerjasama dengan eksportir dari Tiongkok yang sudah berinvestasi di Kalbar. Mereka meminta kouta ikan dari Kalbar sebanyak 40 ton untuk setiap pemesanan,” ungkap Gatot Rudiono

Dia menjelaskan, nantinya perusahaan asal Tiongkok tersebut akan membeli ikan dari nelayan lokal Kalbar, tentunya dengan spesifikasi ikan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

“Agar nelayan kita bisa memenuhi permintaan perusahaan, kita telah memberikan pelatihan kepada nelayan tersebut, agar bisa menjaga kualitas ikannya dengan baik dan masuk kriteria ekspor,” tuturnya.

Gatot menjelaskan, untuk saat ini karena kondisi pelabuhan Pontianak tidak memadai untuk masuknya kapal dengan kapasitas 40 ton, maka proses pengiriman akan dilakukan dengan dua tahap, karena kapal yang bisa masuk hanya dengan kapasitas 20 ton.

“Ini memang tidak efisien, karena kita harus melakukan dua kali pengiriman. Namun, paling tidak dari biaya yang dikeluarkan jelas bisa ditekan, karena kita tidak lagi melalui pelabuhan Tanjung periok, sehingga investos bisa langsung membawa ikannya ke Tiongkok dari pelabuhan kita,” katanya.

Gatot menambahkan, ikan itu nantinya akan kembali dijual oleh perusahaan Tiongkok tersebut kebebarapa negara lainnya. Yang jelas, katanya, dengan adanya investasi dari Tiongkok tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

“Jika selama ini masyarakat nelayan kita hanya mencari ikan untuk memenuhi kouta masyarakat Kalbar, dengan adanya perusahaan ini, masyarakat nelayan tentu akan lebih giat lagi untuk mencari ikan, karena hasil tangkapan mereka sudah pasti terserap oleh pasar,” tuturnya.

Bupati Karolin Pimpin Rapat Lewat Video Call

LANDAK – Bupati Landak  dr. Karolin  memimpin rapat jarak jauh dari Jakarta dengan jajarannya di Landak, Kalimantan Barat melalui aplikasi Video Call, Senin (11/12).

Rapat jarak jauh tersebut dilakukan Bupati landak dalam rangka Aktivitasnya di Jakarta

“Sengaja melakukan video call untuk melakukan koordinasi meski dengan jarak jauh. Rapat ini tetap perlu kita lakukan agar program kerja bisa berjalan dengan cepat,” ungkap Bupati Millennial itu melalui video call.

Rapat tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Landak Herkulanus Heriadi bersama dengan beberapa kepala SKPD. Tampak semua peserta yang hadir mengahdap layar monitor untuk menerima arahan khusus oleh Karolin.

Pada rapat tersebut Karolin menjelaskan beberapa hal terkait program kerja Pemkab Landak, dan menerima laporan Pimpinan SKPD terkait sejumlah program yang sudah, tengah dan akan berjalan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dan jalan keluar yang diambil agar program dapat berjalan sesuai rencana.

Pertamina Tambah 500.000 Tabung Elpiji di Kalimantan

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI menambah pasokan 500.000 tabung elpiji 3 kg bersubsidi untuk lima provinsi di Kalimantan pada awal Desember 2017.

“Kami memastikan pasokan elpiji tiga kg di Kalimantan cukup. Karenanya, konsumen tidak perlu panik dan diharapkan membeli sewajarnya,” kata General Manager Marketing Operation Region VI Pertamina Made Adi Putra dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, ketersediaan elpiji di masyarakat akan terus dipantau dan dapat ditambah sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.

Kebutuhan normal di Kalimantan sekitar 320 ribu tabung per hari.

Di sisi lain, kata Made, pasokan elpiji 12 kg dan Bright Gas 5,5 kg juga ditambah sebesar 20 persen dari kebutuhan normal.

Kebutuhan normal bright gas 5,5 kg di Kalimantan adalah 4.800 tabung per hari dan dinaikkan menjadi 5.760 tabung per hari, sedangkan elpiji 12 kg dinaikkan dari 6.000 menjadi 7.200 tabung per hari.

Made mengimbau masyarakat yang berhak atas elpiji 3 kg bersubsidi untuk membeli di pangkalan agar sesuai harga eceran tertinggi (HET).

“Kami juga mengimbau konsumen yang tidak berhak atas subsidi, menggunakan elpiji nonsubsidi untuk mendukung terwujudnya subsidi tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut dia, untuk konsumen tidak berhak atas subsidi seperti rumah tangga mampu dan restoran bukan usaha mikro, Pertamina sudah menyiapkan elpiji 12 kg, bright gas 5,5 kg, dan elpiji 50 kg.

Saat ini, produk tersebut sudah tersedia di agen-agen elpiji, SPBU, dan minimarket.

Made juga mengajak konsumen beralih ke elpiji nonsubsidi dengan mengadakan program tukar tabung dari elpiji tiga kg ke bright gas 5,5 kg.

“Setiap dua buah tabung elpiji tiga kg dapat ditukarkan dengan bright gas 5,5 kg dengan hanya menambah uang sekitar Rp100 ribu yang tergantung lokasi dan penukaran satu tabung tiga kg ditambah uang sekitar Rp220 ribu,” katanya.

Selain itu, tambah Made, untuk pembelian tabung baru beserta isi senilai sekitar Rp300 ribu tergantung lokasi dan isi ulang sekitar Rp70 ribu. (Ant)

Hadapi Pilkada 2018, PDIP Gembleng Calon Kepala Daerah

JAKARTA – Sebanyak 68 calon kepala daerah-wakil kepala daerah mengikuti sekolah partai yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat.

Sekolah partai angkatan ke-5 ini berlangsung 10-15 Desember 2017. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pengurus PDIP antara lain Ketua Bidang Kehormatan Partai yang juga kepala sekolah partai, Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang DH.

Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Kader Utama PDIP Daryatmo Mardiyanto, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, serta kader PDIP lainnya.

Usai pembukaan, Komarudin Watubun mengatakan, sekolah partai yang digelar PDIP adalah bagian dari upaya serius partainya menyiapkan para calon pemimpin yang memiliki keteguhan tekad untuk menegakkan Pancasila sebagai dasar berdirinya negara Indonesia.

“Sekolah partai ini adalah upaya PDI Perjuangan menegakkan kembali Pancasila dan juga bagian dari persiapan menghadapi pilkada,” ujar Watubun, Minggu (10/12/2017) kemarin.

Ketua DPP PDIP juga anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, materi utama yang diajarkan dalam sekolah partai adalah masalah ideologi.

Menurut dia, belakangan ini banyak “rongrongan” dan upaya dari pihak-pihak tertentu yang mencoba mengutak-atik ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

“Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, ideologi Pancasila mengalami banyak masalah. Inilah yang harus kita lawan, terutama bagi figur baru dari luar PDI Perjuangan harus didoktrin pemahaman mereka terhadap ideologi Pancasila,” katanya.

Watubun menjelaskan Pancasila sudah menjadi keyakinan teguh bagi PDIP. Harus dipahami sejarah didirikannya bangsa Indonesia, pertama kali melalui Pancasila sebagai dasar negara.

Menurut dia, bangsa Indonesia hanya akan bisa tetap tegak berdiri jika ideologi Pancasila ditegakkan. “Keyakinan terhadap ideologi Pancasila sebagai dasar negara inilah materi utama yang ditanamkan dalam sekolah partai PDI Perjuangan,” ucapnya.

Watubun menjelaskan, sekolah partai ini secara khusus diikuti oleh kader PDIP dan sosok lain yang memiliki latar belakang nonpartai politik.

Artinya, kata dia, tidak semua calon yang didukung dalam Pilkada 2018 ikut dalam sekolah partai PDIP. “Dalam pilkada memang ada juga yang dari partai lain kita usung melalui koalisi dan mereka tidak harus ikut sekolah partai ini. Tapi yang dari partai sendiri (PDIP) atau kalangan profesional, atau kawan-kawan yang belum berpartai maka wajib ikut kaderisasi melalui sekolah partai ini,” tuturnya.

Watubun menjelaskan, sekolah partai PDIP angkatan ke-5 ini memiliki perbedaan dibanding sekolah angkatan sebelumnya.

Kali ini para peserta tidak hanya disiapkan untuk menghadapi Pilkada serentak 2018, tapi juga untuk menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.(Sindonews)