Archives

This is archives page of BeritaKalimantan.com . Currently the archives consist of 7 posts, 7 pages and 99 comments, with a total of 59 categories and 20 tags.

Monthly Archives

Categories

PONTIANAK – Jumpa Karolin, Warga Pontianak Kota Keluhkan Tiang Listrik Di Tengah Jalan Pontianak, Calon gubernur Kalbar nomor urut 2, dr. Karolin Margret Natasa menggelar pertemuan dengan warga Kecamatan Pontianak Kota, Rabu (25/4) malam.

Pada pertemuan tersebut, sejumlah warga mengeluhkan pelayanan publik, khususnya terkait jaringan listrik PLN.

“Ini soal listrik bu, sering benar mati lampu di Pontianak ni. Padahal kita bayar listrik lancar. Belum lagi kalo mau puasa, pasti sering mati lampu,” keluh Harjani, saat berdialog dengan Karolin di sebuah warung kopi, di jalan DR. Wahidin, Pontianak.

Warga lainnya, Budi Karya, mengeluhkan juga adanya sejumlah tiang listrik di tengah jalan. Menurut Budi, awalnya tiang listrik tersebut berada di tepian jalan, namun setelah pemerintah Kota Pontianak melakukan pelebaran jalan, maka keberadaan tiang listrik itu hampir masuk 2 meter ke ruas jalan. Tentunya, kondisi ini sangat membahayakan.

“Kami ndak ngerti, kok bisa tiang listrik itu ndak dipindahkan. Ini membahayakan, coba ibu liat, di depan kita aja itu jelas, tiang listrinya hampir masuk 2 meter ke tengah ruas jalan,” kata Budi sambil menunjuk sebuah tiang listrik yang persis berada di depan lokasi tempat pertemuan itu.

Selain di jalan DR. Wahidin, tiang listrik milik PLN yang berdiri di tengah jalan juga terdapat di sejumlah ruas jalan lainnya di Kota Pontianak, misalnya di jalan Tabrani Ahmad.

Menjawab pertanyaan warga, calon gubernur Kalbar Karolin mengatakan, masalah layanan PLN bukan menjadi kewenangan kepala daerah, baik Bupati, Walikota atau Gubernur. Namun, kepala daerah bisa melakukan komunikasi dengan PLN, terkait kinerja dan masalah tekhnis yang menjadi keluhan warga sebagai konsumen.

“Saya kalo di Landak paling rajin manggil kepala PLNnya. Tujuannya itu, bicara apa saja masalah yang menjadi kendala PLN sehingga layanannya kurang maksimal. Karena PLN ini bukan bawahan kepala daerah,” jelasnya.

Sementara untuk tiang listrik yang ada di tengah jalan, Karolin menerangkan hal itu tidak akan terjadi, jika apa yang akan dilakukan pemerintah daerah, dibahas dan direncanakan dengan matang.

“Kita akan lebarkan jalan, ya tentu kita buat perencanaannya. Jika memang ada jaringan listrik, maka kepala daerah harus berkomunikasi dengan PLN. Bagaimana upaya PLN memindahkan tiang-tiang listrik itu. Kalo tidak dibicarakan ya kaya gitulah akhirnya,” ungkap Karolin.

Namun agar masalah ini bisa diatasi, Karolin menggunakan jejaring politiknya dengan meminta seluruh Anggota DPRD di Kota Pontianak dari PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, untuk menindaklanjuti keluhan warga tersebut.

“Kita punya anggota DPRD, inilah kelebihan kita. Kawan-kawan di DPRD bisa memberikan tekanan kepada pemerintah kota, agar segera menuntaskan maslaah yang dikeluhkan warga,” pungkas Karolin.

MELAWI – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar nomor urut 2, karolin Margret Nasata dan Suryadman Gidot, sudah menyiapkan program kebijakan yang pro terhadap para pedagang kaki lima (PKL). Pasangan ini juga akan menuntaskan sejumlah persoalan yang dihadapi para PKL, khususnya terkait modal usaha dan lokasi tempat berjualan yang layak.

Feny (43) seorang PKL di pasar tradisional Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, saat bertemu dengan calon wakil gubernur Kalbar nomor urut 2, Suryadman Gidot, Rabu (25/4), mengeluhkan sikap pemerintah daerah setempat, yang cenderung menggunakan upaya penindakan terhadap para pedagang, khususnya PKL yang dianggap berjualan di tempat yang salah.

“Saya sih berharap bu Karolin dan pak Gidot mampu memberikan soluasi, saat keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalbar. Kami ini PKL hanya ingin berusaha dengan tenang, tanpa digusur. Kami tidak cari kaya, cuma cukup untuk makan. Kemarin kami digusur, tapi kami menolak karena kami minta dicarikan tempat yang cocok untuk kami berjualan,” kata Feny.

Menanggapi keluhan PK di pasar tradisional Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, calon wakil gubernur Kalbar Suryadman Gidot mengaku prihatin dengan aksi penggusuran yang kerap menimpa para PKL. Menurut Gidot, harusnya pemerintah daerah bisa melalukan pendekatan yang lebih manusiawi.

“PKL itu ada di setiap daerah. Kalo saya di Bengkayang, saya ajak mereka (PKL) untuk berbicara dan mencari solusi jika keberadaan mereka mengganggu kegiatan warga lainnya. Seperti di tepi jalan. Saya yakin, jika didekati kemudian diberi pemahaman maka PKL mau dipindahkan dengan catatan harus ada tempat yang layak bagi PKL itu sendiri,” ucapnya.

Gidot juga menyebutkan, jika dirinya bersama Karolin calon gubernur Kalbar nomor urut 2, sudah menyiapkan langkah kongkrit menunjang kelangsungan usaha para PKL di Kalbar.

“Kita akan siapkan bantuan modal untuk para PKL. Karena PKL ini juga termasuk pelaku UMKM yang dalam jangka panjang bisa dijadikan potensi usaha untuk dikembangkan,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, Gidot juga berpesan agar para PKL bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Misalnya meminta PKL untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di lokasi mereka berjualan. Agar aktifitas jual beli berjalan lancar serta dapat mengundang banyak pembeli.

TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mengalokasikan dana hibah sebesar Rp1,2 miliar bagi sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat (Pokmas).

Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming melalui Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah H.Fathudin di Batulicin, Rabu, mengatakan dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 dialokasikan termasuk untuk biaya pembangunan masjid, Taman pendidikan Alquran (TPA) dan rukun kematian.

“Realisasi dana hibah tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya langsung tunai, namun saat ini nontunai atau ditrasfer ke rekening atas nama organisasi yang bersangkutan dengan melengkapi berkas pertanggungjawaban,” katanya dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, penerima hibah wajib menyampaikan berkas pertanggungjawaban kepada kepala daerah paling lambat sebelum menginjak tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu kriteria atau syarat minimal pemberian bantuan juga harus selektif kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan memenuhi persyaratan, termasuk identitas penerima yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah serta bersifat sementara atau tidak terus menerus setiap tahun mendapatkan.

Tahun ini dana hibah diberikan kepada organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan kelompok yayasan.

Ia juga mengimbau penerima hibah agar membuat perencanaan dengan baik dan harus transparan serta adanya keterbukaan dengan semua elemen organisasi atau lembaga.

“Bantuan ini adalah dana rakyat karena itu penerima bantuan benar-benar mempergunakannya dengan baik untuk kepentingan masyarakat, selain itu jangan ada rekayasa terkait pelaporan maupun pertanggungjawaban agar tidak ada masalah di kemudian hari,” paparnya.

PONTIANAK – Laskar Pemuda Melayu (LPM) dan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan mendukung pasangan calon nomor urut 2, Karolin-Gidot, dalam Pilgub Kalbar 2018.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Panglima LPM Kalbar, Iskandar Ismail, yang disaksikan oleh para panglima dan ratusan anggota DPD LPM dan KBPPP kabupaten/kota se-Kalbar di Hotel Borneo, Pontianak, Rabu (25/4/2018).

“Kami Laskar Pemuda Melayu Kalimantan Barat mendukung (paslon) nomor 2,” ujarnya pada kegiatan Rakeda LPM Kalbar di Borneo Sky, Hotel Borneo, Pontianak.

Ia menegaskan, pernyataan LPM ini karena pasangan Karolin-Gidot dinilai paling layak memimpin Kalbar untuk lima tahun ke depan.

“Ibu Karolin itu orang yang punya prestasi dan berpengalaman. Pernah jadi Anggota DPR RI dua periode. Kami ingin juga Kalbar ini dipimpin oleh perempuan terbaik Kalbar,” katanya.

Tidak sekadar mendukung, LPM siap memenangkan pasangan Karolin-Gidot di 14 kabupaten/kota. Bahkan, Panglima Iskandar menyatakan, memenangkan Karolin-Gidot sama dengan menjaga nama baik LPM itu sendiri.

“Tidak cuma mendukung, kita ingin menang. Kami tulus mendukung. Akan kami buktikan bahwa kami mendukung Karolin. Nama baik Laskar kami pertaruhkan untuk memenangkan Karolin,” tegasnya.

Komitmen LPM Kalbar siap memenangkan Karolin-Gidot, membuktikan bahwa dalam pemilihan kepala daerah, LMP tidak memandang faktor SARA. Melainkan mengedepankan track record kandidat.

“Kalau kami di LPM ini tidak ada pengkotak-kotakan. Kami nasional, kami merah putih. Kami mendukung Karolin-Gidot ini, karena beliau itu punya prestasi, orangnya mampu untuk memimpin Kalbar ini,” terangnya.

Pada kegiatan pernyataan dukungan, hadir Cagub Kalbar Karolin Margret Natasa. Dalam sambutannya, Karolin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan LPM dan KBPPP kepada dirinya.

“Ini merupakan sebuah kehormatan, amanah dan tanggung jawab saya mengemban rekomendasi ini untuk kepentingan masyarakat Kalbar secara umum,” ujarnya.

Karolin mengapresiasi apa yang telah disampaikan Panglima LPM, mendukung pasnagan Karolin-Gidot karena alasan track record, pengalaman, dan prestasi.

Ia juga menyampaikan, bahwa masyarakat Kalbar yang majemuk dari berbagai suku, untuk tetap terus bersatu. Tujuannya adalah membangun daerah secara bersama-sama tanpa membedakan suku ataupun kelompok tertentu.

PONTIANAK – Ironis ! Kata yang tepat bagi Cagub Kalbar No 3 ini. Bagaimana mau jadi pejabat yang benar-benar mengerti akan persoalan rakyatnya bila daerah kekuasaannya nanti dia tak tahu.

Cagub Kalbar No 3 Sutarmidji dalam posting status di fan page FB nya bercerita mengunjungi dan bersilatulrahmi dengan masyarakat di Kecamatan Meruway, Kabupaten Sanggau. Postingan dilakukan pada 23 April 2018 pukul 14.12.

Ini yang menjadi persoalan, karena Kecamatan Meruway di Kabupaten Sanggau yang disebutkan Cagub yang Walikota Pontianak ini tidak ada sama sekali. Yang ada adalah Bendungan Merowi di Desa Semayang Kecamatan Kembayan. Bila menggunakan roda dua ke Merowi jarak tempuh sekitar 1,5 jam.

Di Kabupaten Sanggau ada 15 Kecamatan, yakni Sanggau Kapuas, Parindu, Mukok, Balai Sebut, Bonti, Kembayan, Beduai, Noyan, Sekayam, Entikong,Tayan Hulu, Batang Tarang, Tayan Hilir, Teraju, dan Meliau.

“Bagaimana mau menjabat kalau teritorialnya sendiri gak hapal, bagaimana mau peduli dengan rakyatnya, kalau tidak tau wilayahnya sendiri,” ujar Arief warga Pontianak, Rabu (25/4).

“Mau jadi jadi Gubernur teritorial nya gak tau, apalagi nanti bila menjabat, kasihan rakyat cuma dengar cerita dongeng,” tukasnya.