Archives

This is archives page of BeritaKalimantan.com . Currently the archives consist of 7 posts, 7 pages and 99 comments, with a total of 59 categories and 20 tags.

Monthly Archives

Categories

PONTIANAK – Ketidakhadiran salah satu Calon Wakil Gubernur Kalbar 2018, H. Ria Norsan pada Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan oleh KPU Kalbar pada hari Minggu (18/2) mendapat sorotan dari salah satu Praktisi Hukum Kalbar, Glorio Sanen. Dia menilai ketidakhadiran Wakil Gubernur dengan nomor urut 3 itu merupakan wujud ketidak konsistennya sebuah komitmen terhadap proses dan peraturan yang telah diatur oleh KPU.

“Ketidakhadiran Ria Norsan sebagai Calon Wakil Gubernur Kalbar saat Deklarasi Kampanye Damai (Minggu, 18 Februari 2018) sangat memprihatinkan, dimana saat ini Pemilukada Kalbar merupakan rawan konflik,” ungkap Sanen melalui pesan Whatshapp yang dikirimnya kepada awak media.

Dijelaskannya, Kehadiran Pasangan Calon sangat penting sebagai simbol perdamaian sehingga bisa meminimalisir potensi konflik. Mengingat Kapolri telah menetapkan Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terjadinya konflik.

“Gerakan Kampanye Damai harus dipelopori oleh Para Pasangan Calon sehingga ketidakhadiran salah satu Calon menjadi peristiwa yang buruk bagi Pemilukada Kalbar,” timpalnya.

Sanen juga menyampaikan selayaknya sebuah pesta, Pemilukada Kalbar hendaknya disambut dengan penuh suka cita oleh Masyarakat Kalbar. Dia berharap pemilukada Kalbar 2018 dapat berjalan dengan aman dan damai.

“Dalam rangka pelaksaanaan Pemilukada Kalbar 2018 mari rayakan Pesta ini dengan Gembira dan berharap bagi Para Paslon dan Tim Kampanye menggunakan momentum Pemilukada Kalbar 2018 untuk Pendidikan Politik di Kalimantan Barat,” tulis Sanen

Oleh: Glorio Sanen (Advokat Firma Hukum SANEN).

PONTIANAK – Pengurus Daerah XV Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri menyatakan sikap Politiknya untuk mendukung dan siap memenangkan pasangan Karolin Margret Natasa swbagai Keluarga Besar Putra-Putri Polri untuk menjadi Gubernur Kalbar Periode 2018 – 2023. Sikap politik tersebut tertuang dalam Surat Keputusan nomor : 060/PD XV KBPP-Polri/II/ 2018.

Dalam surat keputusan tersebut, setidaknya ada 3 hal yang diinstruksikan para pengurus, yakni seluruh Pimpinan KBPP Polri mulai dari Tingkat Daerah sampai Tingkat Terbawah yaitu sektor dan sub sektor melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Seluruh anggota maupun kader KBPP Polri Kalbar menyatukan suara untuk memilih Karolin Margret Natasa sebagai Gubernur Kalbar. Serta tetap menjaga soliditas, solidaritas, dan kekeluargaan KBPP Polri Kalbar.

“Kita memutuskan untuk mendukung dan siap memenangkan salah satu anggota Keluarga Besar kita yakni dr. Karolin Margret Natasa,” ungkap Edmundus Ekang selaku Wakil Ketua Pengurus KBPP Polri Kalbar usai menggelar Rapimda KBPP Polri Kalbar di Pontianak, Selasa (13/2) malam.

Menurut Mundus sikap politik KBPP Polri Kalbar merupakan perwujudan tri setya yang dipegang teguh oleh para pengurus, anggota dan kader KBPP Polri yakni setia kepada Keluarga Besar Polri.

“dr. Karolin Margret Natasa merupakan Putri terbaik Keluarga Besar Putra Putri Polri dan wajib kita dukung. Kami yakin, sosok beliau dapat menegakkan panji-panji organisasi ini,” tuturnya.

PONTIANAK – KPUD Kalbar melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2018.

Rapat yang digelar di Ballroom Hotel Aston Pontianak, Selasa (13/2), itu dihadiri oleh PJ. Gubernur Kalbar, Dodi Riadmadji, Pimpinan Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Ketua dan Jajaran Komisioner KPU Kalbar, 3 pasangan Calon yang akan bertarung pada Pilkada serentak 2018, tim pemenangan, relawan serta simpatisan setiap Pasangan Calon.

Adapun nomor urut pasangan calon setelah dilakukan pengundian adalah pasangan Milton Crosby dan Boyman Harun mendapat nomor urut 1 (satu), sedangkan pasangan yang mendapat nomor urut 2 (dua) adalah Karolin Margret Natasa berpasangan dengan Suryadman Gidot dan Pasangan Sutarmidji dan Ria Norsan mendapat nomor urut 3 (tiga).

Pulang naik Gojek.
itulah yang dilakukan paslon Nomot Urut 2 Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot setelah pencabutan Nomor Urut. Wajah calon gubernur dari usungan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKPI dan Perindo ini sumringah saat naik gojek dari halaman Hotel Aston Pontianak Menuju ketempat acara lain di Gereja Katedral Pontianak, Karolin Yang menggunakan baju merah serta Gidot yang mengenakan baju berwarna biru dengan motip dayak tidak canggung, saat bapak tukang ojek membawanya menuju tempat acara yang akan di ikuti tokoh tokoh agama tersebut.

“Gojek buatan putra Indonesia, jadi saya bangga naik gojek” ujar Karolin singkat saat sampai di kompleks katedral pontianak, Bupati Kabupaten Landak yang senang blusukan ini memang terkenal sering mempromosikan produk lokal saat berbelanja langsung ke pasar pasar, dan pondok pondok jualan rakyat di Kabupaten Landak.

Suryadman Gidot Bupati Kabupaten Bengkayang mengatakan, akan mendukung bisnis berbasis aplikasi seperti Gojek ini, “Gojek ini kan buatan anak Indonesia, perusahaan luar saja tertarik ingin membeli Gojek, perusahaan dan produk dari anak Indonesia pasti kita dukung lah” ujar Gidot singkat, dan dia menambahkan apapun pruduk yang out putnya positif dan hasil karya anak bangsa pasti akan di dukungnya.

PONTIANAK – Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, coffee morning yang didampingi Kasdam XII/Tanjungpura, Aspers Kasdam XII/Tanjungpura, Asops Kasdam XII/Tanjungpura, Asren Kodam XII/Tanjungpura, dan Kapendam XII/Tanjungpura Kolonel Infanteri Tri Rana Subekti, S.Sos, serta Waasintel Kasdam XII/Tanjungpura, dilaksanakan di Aula Widyatama Sekolah Polisi Negara (SPN) Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (12/2/2018).

Pangdam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi mengatakan, bahwa Kodam XII/Tanjungpura dan Jajaran TNI saat ini sudah ada dalam posisi untuk memberikan perbantuan kepada Polda Kalimantan Barat.

“Saya orangnya paling tidak suka terlambat, karena terlambat mengatasi berarti berbeda cerita maka semuanya saya rapatkan,” tegas Achmad Supriyadi.

Dikatakan Pangdam, “Mungkin ada yang bertanya belum diminta bantuan kok sudah merapat, biar cepat begitu ada kejadian, tidak mendatangkan pasukan dari mana-mana tetapi yang sudah ada di situ.”

Ditempat yang sama Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Didi Haryono menyampaikan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membangun soliditas antara TNI dan Polri yang ada di wilayah Kalimantan Barat. “Bapak Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri sudah menjanjikan bahwa apabila TNI dan Polri Solid, Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti aman,” ungkap Kapolda Kalbar dalam arahannya saat coffee morning berlangsung.

Selain itu, Kapolda juga membahas tentang persiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 yang tidak lama lagi akan dihelat.

“Kita semua punya komitmen bahwa TNI dan Polri benar benar netral, tidak terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan politik, dan “saya selaku Kapolda Kalbar mengajak, mari kita selalu membangun suatu soliditas antara TNI dan Polri dalam kegiatan apapun. Saling membantu, saling mengisi, sehingga wilayah Kalimantan Barat akan tetap aman,” jelas Kapolda Kalbar.

Pernyataan Sikap PP Pemuda Katolik

Pada hari ini Minggu/11 Februari 2018, telah terjadi aksi penyerangan terhadap umat yang sedang beribadah dan seorang pastor di Gereja Stasi Santa Lidwina Bedog, Paroki Kumetiran, Sleman, Yogyakarta. Senjata tajam yang digunakan pelaku melukai sejumlah umat dan Romo Karl Edmund Prier, SJ sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Aksi-aksi intoleransi dan kekerasan terjadi cukup masif akhir-akhir ini. Di Yogyakarta sebelumnya juga terjadi aksi pembubaran paksa terhadap acara Bakti Sosial yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik Santo Paulus Pringgolayan, Banguntapan, Bantul. Beberapa hari yang lalu terjadi aksi persekusi yang dialami Biksu Mulyanto Nurhalim di Kabupaten Tangerang, Banten. Serangan dan penganiayaan terhadap tokoh agama dialami oleh KH. Umar Basri (ulama dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung) pada tanggal 27 Januari 2018 dan Ustaz Prawoto pada tanggal 1 Februari 2018. Ustaz Prawoto meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.

Sementara itu pemerintah melalui Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) baru saja menyelenggarakan Musyawarah Besar untuk Kerukunan Bangsa yang dihadiri 450 pemuka agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8-10 Februari 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta

Mencermati aksi-aksi kekerasan tersebut, kita merasakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara seperti terus digerus oleh gerakan sistematis para aktor yang ingin merusak perdamaian dan persatuan di Indonesia.

Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Mengutuk keras aksi penyerangan di Gereja Stasi Santa Lidwina Bedog, Paroki Kumetiran, Sleman, Yogyakarta, serta sejumlah aksi kekerasan terhadap tokoh dan umat beragama di Bantul, Tangerang, dan Bandung.

2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas serta mengungkap motif dan aktor dibalik para pelaku. Kasus-kasus intoleransi harus diselesaikan dengan tuntas dan transparan agar tidak mendorong terjadinya aksi-aksi serupa di masa yang akan datang.

3. Negara tidak boleh kalah dengan “orang gila” yang merusak persatuan dan kebebasan beribadah di Indonesia. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus hadir dan tidak takut terhadap kelompok-kelompok yang mengancam persatuan dan kebebasan beribadah di Indonesia.

4. Mengajak segenap umat Katolik dan masyarakat untuk berani mencegah aksi-aksi kekerasan dan menjadi benteng utama persatuan. Jangan mau diadu domba oleh kelompok-kelompok yang ingin merongrong Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua harus aktif teribat memutus mata rantai kekerasan dan intoleransi.

5. Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018, PP Pemuda Katolik mendorong dan mengajak setiap peserta Pilkada agar tidak menggunakan sentimen agama demi mengejar kekuasaan semata. Jangan mengorbankan masa depan bangsa demi memenuhi ambisi politik pribadi dan kepentingan sesaat.

6. PP Pemuda Katolik menginstruksikan kepada seluruh Pengurus dan Anggota Pemuda Katolik di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan, serta senantiasa membangun dialog dan kerjasama dengan organisasi kepemudaan di wilayahnya masing-masing dalam rangka mewujudkan persatuan, kekeluargaan dan toleransi sesama anak bangsa.

Demikian pernyataan sikap PP Pemuda Katolik menyikapi aksi penyerangan di Gereja Stasi Santa Lidwina Bedog, Paroki Kumetiran, Sleman, Yogyakarta.

Jakarta, 11 Februari 2018

Pengurus Pusat Pemuda Katolik

Ketua Umum
dr. Karolin Margret Natasa

Sekretaris Jenderal
Christopher Nugroho