Bohongi Masyarakat, Perusahaan Sawit Digugat

sawit malaysia

ilustrasi

LANDAK – Petani perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak menggugat PT Ichtiar Gusti Pudi (IGP) yang beralamat di wilayah kecamatan Ngabang dan Sengah Temila. Perusahaan asal Malaysia ini sudah lama berinvestasi di Landak.

Petani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat I PT IGP dan tergugat II Pengurus Koperasi Maju Besama. Pendaftaran gugatan perdata itu diterima oleh Pengadilan Negeri Ngabang pada 26 April 2016 lalu. Sedangkan dijadwalkan sidang pertama akan digelar, Rabu (18/5) pukul 10.00 WIB kemarin, Namun, hingga pukul 12.00 Wib siang tergugat I dari PT IGP tak hadir dala persidangan, hanya tergugat II dari Koperasi Maju Bersama saja yang tampak hadir.

“Kami menggugat PT IGP karena perusahaan itu melanggar perbuatan melawan hukum. Pelakasana kegiatan pembangunan kebun mitra oleh PT IGP tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Diantarannya PT IGP akan memberikan kepada masyarakat kebun plama sebagai mitra seluas 2 hektar per KK tapi kenyatana tidak direalisaskan,” ungkap Faskalis Alamin satu diantara dari tim 9 sebagai penggugat, kepada awak media di halaman Kantor Pengadilan Negeri Ngabang, Rabu (18/5) seperti dikutip dari Landak Pos.

Selanjutnya, PT IGP dinilai tidak konsisten. Dalam perjanjian yang dituangkan dalam Perda Landak No.10 tahun 2008 tentang penyelenggara usaha perkebunan dengan pola kemitraan 70:30 sesuai Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan tahun 2006.

“Tapi pola kemitraan 70:30 tidak dilaksanakan, melainkan di lapangan masih mengacu pola 80:20, sehingga hal ini kami anggap PT IGP melakukan pelanggaran karena tidak melakukan apa yang sudah diatur perda,” tegas Faskalis.

Selanjutnya dalam perda, bahwa Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) sebelum sepenuhnya dibagikan kepada petani mitra. Kemudian disisi lain, Tandan Buah Segar (TBS) kebun mitra yang dibuat perjanjian dengan pihak perusahaan salah satunya adalah bahwa harga TBS petani mitra itu dipilih oleh perusahaan yang mengikuti harga pemerintah.

“Akan tetapi TBS dibeli oleh pihak ketiga tidak sesuai perjanjian awal dan itu fakta yang terjadi. Selanjutnya juga ada masalah konversi dari pihak perusahaan yang masih menjadi masalah,” ujar Faskalis.

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *