BTA Diminta RM 10 Ribu Dollar

Gubernur Kalbar Cornelis ketika meninjau progress Pembangunan Lintas Batas Negara Entikong (PLBN) Kabupaten Sanggau Kalbar, bersama Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi Informatika, Rudiantara, Minggu (16/10).(HC)

SANGGAU – Border Trade Agrement (BTA) 600 ringgit yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama daerah perbatasan, sehingga sudah seharusnya dinaikan dengan mengacu pada standar internasional perdagangan antar negara yakni 10 ribu RM.

“Kalau bisa BTA standar Internasional menjadi 10 ribu rm, karena 600 ringgit yang sekarang untuk perdagangan lintas batas sudah tidak sesuai,” ujar Cornelis ketika meninjau progress Pembangunan Lintas Batas Negara Entikong (PLBN) Kabupaten Sanggau Kalbar, bersama Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi Informatika, Rudiantara, Minggu (16/10).

Gubernur Cornelis bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkominfo Rudiantara, Kepala Badan Pengelola Perbatasan mengelilingi gedung utama PLBN melihat pengerjaan fasilitas administrasi lintas negara seperti pelayanan pembuatan paspor, X-Ray, sambil berdialog dengan petugas.

Orang nomor satu di Kalbar juga mengingatkan masyarakat Perbatasan agar mempersiapkan diri sehingga begitu diresmikan Presiden Joko Widodo, Januari 2017, masyarakat tidak hanya menjadi penonton tapi menjadi pelaku ekonomi dan menjadi tuan di tanah perbatasan.

Untuk itu mantan Bupati Landak itu mengusulkan agar bagi masyarakat yang memiliki lahan luas untuk membangun kawasan Berikat dan kawasan perdagangan. Karena kalau sudah dibuka kran ekspor impor potensi alam perbatasan seperti Lada, Ubi, Rotan, Beras, dan sebagainya bisa diekspor. Karena Sanggau sendiri berpotensi swasembada pangan karena memiliki lahan cetak sawah yang paling besar di Kalbar.

“Warga perbatasan persiapkan diri agar tidak hanya jadi penonton manfaatkan potensi ekonomi di perbatasan serta peluang perdagangan dan bangun kawasan berikat.” tegas Cornelis. Cornelis juga menyarankan agar tidak membangun Dry Port karena harus ijin WTO tetapi bangun Land Pord karena berfungsi ganda untuk angkutan orang dan barang.

Sebagaimana laporan target Kementerian terpadu memang akhir Desember ini PLBN Entikong mulai beroperasi. “Dari pantauan kami sekarang PLBN Entikong sudah lebih dari 80 persen kemajuan pembangunannya. Menkominfo juga akan melengkapi layanan komunikasi dan informasi disini, supaya ini jadi satu kesatuan pembangunan yang seribu persen lebih megah dari seberang. Saya minta kepada CIQS kita tetap harus tegas dengan negara tetangga karena negara sahabat kita ini maunya menang sendiri, maunya enak sendiri,” kata Tjahjo Kumolo,

Pembenahan PLBN, di Entikong menyisakan pembebasan lahan, Cornelis mengatakan untuk pembebasan lahan segera akan diganti untung perijinan sudah diurus ke kementerian kehutanan, anggaran sudah siap.

Mendagri Tjahjo Kumolo, masalah pembebasan lahan harus segera diselesaikan, dan pada akhir Desember tahun ini PLBN harus sudah segera beroperasi

Tjahjo, juga menyampaikan kepada instansi terkait dalam pembebasan lahan, harus ada ganti untung bukan lagi ganti rugi. “Dalam pembebasan lahan harus ganti untung, bukan lagi ganti rugi,” ucapnya.

Selain itu, Indonesia harus tegas dan berani terhadap negara tetangga yang mau menang sendiri.

“Kemarin Menteri Perdagangan Malaysia menjumpai saya di Jakarta, minta Kalbar ini lebih longgar. Saya bilang ‘tidak bisa, karena ini masalah kedaulatan negara’, maka dari itu harus terpadu semuanya. Infrastruktur dibenahi, komunikasi informasi dibikin lancar, CIQS bersama TNI dan POLRI terpadu disini, semuanya paling lambat Januari itu sudah bisa diresmikan Bapak Presiden,” pungkas Mendagri.

Mendagri mengingatkan petugas agar tetap harus tegas dengan negara tetangga. Mereka hanya mau menang sendiri dan enak sendiri, petugas yang ada mulai dari Pamtas, Polisi, dan Bea Cukai memang harus tegas.

Kedepan kata Tjahjo, kekurangan–kekurangan PLBN ini pelan-pelan akan dibenahi, mulai dari sarana prasarana pendukung sampai Sumber Daya pegawai yang bertugas disini. Kalau sekarang Karantina Kesehatan hanya 1 dokter, kedepan diusulkan 2 dokter. Imigrasi dan Bea Cukai juga gitu, pendukung operasionalnya akan dibenahi.

“Sekarang tinggal pengerjaan area gedung cargo. Yang terpenting dari itu, kita bisa memberikan layanan yang terbaik, tidak ada pungutan macam–macam, yang penting arus keluar masuk ketat tapi memudahkan masyarakat dan aman untuk kita, karena bagaimanapun negara sebelah kita ini (Malaysia) banyak punya kepentingan disini,” imbuhnya.

Menkominfo Rudiantara mengungkapkan akan membangun 30 Base Tranceiver Station (BTS) di Kalbar akhir tahun ini akan selesai. Rudiantara menargetkan sepanjang jalan paralel perbatasan akan dibangun fiber optik sehingga nanti tidak ada lagi internet di perbatasan lebih jelek dari di perkotaan.

 

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Kebutuhan Gula Di Kalsel Anjlok

Kebutuhan Gula Di Kalsel Anjlok

BANJARMASIN– Ketua Asosiasi Gula Bersatu Kalimantan Selatan Aftahuddin mengatakan Kebutuhan gula di provinsi ini anjlok dari sebelumnya 12 ribu ton per bulan menjadi hanya...
Mentan Buka Hari Pangan Sedunia Di Kalbar

Mentan Buka Hari Pangan Sedunia Di Kalbar

KUBU RAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka peringatan hari pangan sedunia XXXVII yang digelar di Kubu Raya, Kalbar, Kamis. Peringatan hari pangan...
Ibu-ibu di Balikpapan Demo Dukung Transportasi Daring

Ibu-ibu di Balikpapan Demo Dukung Transportasi Daring

BALIKPAPAN – Ratusan ibu-ibu menggunakan kostum serba hijau dan membawa panci mendatangi gedung DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, guna menyampaikan sikap menentang penutupan transportasi...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *