Bupati Karolin: Peta Profil Desa Permudah Kerja Pemerintah

Yayasan Pancur Kasih melalui Program Pemberdayaan Sumberdaya Alam Kerakyatannya (PPSDAK) menyerahkan hasil pemetaan partisipatif 6 wilayah binua dan 4 Desa di Senakin kepada para tokoh adat Kecamatan Sengah Temila di Aula Gedung Serbaguna Berkat Bagi Bangsa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Selasa (17/10) kemarin.(Team BK.com)
LANDAK – Dalam upaya mendukung kepastian pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Landak, Yayasan Pancur Kasih melalui Program Pemberdayaan Sumberdaya Alam Kerakyatannya (PPSDAK) menyerahkan hasil pemetaan partisipatif 6 wilayah binua dan 4 Desa di Senakin kepada para tokoh adat Kecamatan Sengah Temila di Aula Gedung Serbaguna Berkat Bagi Bangsa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Selasa (17/10) kemarin.

Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa menyambut baik dengan diserahkannya peta profil binua dan desa dan berharap hal tersebut dapat menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya.
Menurut mantan anggota Komisi IX DPR RI itu, dengan adanya peta dan profil desa dan wilayah binua tersebut mempermudah kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait batas-batas wilayah baik di antar Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

“Dengan demikian kita memiliki basis data yang jelas dan sudah termusyawarahkan dengan baik. Jadi kalau sudah kayak gini artinya sudah tidak ada sengketa jadi prosesnya nanti di tingkat pemerintahan biasanya menjadi lebih gampang,” imbuhnya.

Diakuinya, pemerintah daerah Kabupaten Landak saat ini sedang berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui Raperda yang sedang dibahas bersama pihak legislatif.

“Kami selaku pemerintah daerah bersama pihak DPRD Kabupaten Landak juga tengah mengupayakan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang hak-hak masyarakat adat, salah satu yang menjadi poin dalam Raperda tersebut tentang wilayah masyarakat adat,” jelas Karolin.
Bupati Karolin menambahkan hasil pemetaan partisipatif masyarakat dan profil desa yang telah diserahkan itu akan segera direspon oleh pihaknya agar mendapat pengakuan oleh pemerintah pusat.

“Bukan hanya sekedar dukungan oleh adat, selesai! Kita ingin diakui oleh negara, dan untuk mendapat diakui oleh negara maka harus sah dimata hukum harus mengikuti tahapan dan prosedur yang berlaku. Bukan saya tidak mau teken ya, saya akan menyaksikan dan akan menerima ini sebagai dokumen yang diserahkan kepada masyarakat, kepercayaan dari masyarakat kepada saya sebagai pemimpin yang dipilih oleh masyarakat dan memang sudah menjadi tugas saya untuk menindaklanjutinya,” pungkas Karolin.(MU)
Share Button

Ekonomi[ View All ]

Gubernur Ini Ingatkan Pengunaan Dana desa

Gubernur Ini Ingatkan Pengunaan Dana desa

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan Kepala Desa se-Kalimantan Barat untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa serta harus genah dalam pelaporan sehingga tidak...
Pemkab Tabalong Bahas Rencana Teknik Bandara Warukin

Pemkab Tabalong Bahas Rencana Teknik Bandara Warukin

TABALONG, Kalsel – Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan membahas rencana teknik terinci bandar udara Warukin sebagai persiapan pengoperasian pada 4 Desember 2017. Asisten Bidang...
Program 1 Juta Rumah di Landak

Program 1 Juta Rumah di Landak

LANDAK – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa meletakan batu pertama pembangunan program satu juta rumah yang berlokasi di daerah Ilong, Kecamatan Ngabang, Kabupaten...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *