Cornelis Buka Diklat Pelaporan Keuangan Kemendagri

Pengalungan Peserta Diklat PSDM fixed

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengalungkan tanda pada peserta diklat Kementerian Dalam Negeri usai membuka acara. Seusai penyematan tanda peserta dilakukan pertukaran cinderamata antara Pemprov Kalbar dan Kemendagri Regional Bandung. di Mercure Hotel Pontianak, Senin (6/3).(Team/BK.com)

PONTIANAK – Kementerian Dalam Negeri menggelar Diklat teknis administrasi dan Diklat teknis pengelolaan dn pelaporan keuangan berbasis akrual. Kegiatan yang diikuti 60 peserta tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Barat Cornelis di Mercure Hotel, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Senin (6/3). Terkait penerapan Pelaporan Keuangan berbasis akrual, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Dalam sambutannya, Cornelis mengatakan, delapan Kabupaten kota yang belum mendapat WTP diharapkan dengan adanya diklat seperti ini bisa membuat laporan keuangan daerah menjadi semakin baik sesuai SAP yang sudah diatur dalam undang-undang.

“Melalui Diklat seperti ini, diharapkan administrasi keuangan betul, administrasi pemerintah kabupaten atau kota betul, WTP Penting, mencerminkan anda bisa mengelola keuangan atau tidak, walaupun itu bukan satu-satunya tujuan,” ungkap Cornelis.

Menurutnya, selain sesuai peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting, Mantan Bupati Landak itu, mengimbau agar jangan mudah terpengaruh untuk menyalahgunakan laporan. Karena sepandai apapun menyusun laporan keuangan dengan berpedoman kepada undang-undang namun pada prakteknya mmenyalahgunakan kewenangan maka akan sia-sia pengabdian yang sudah berjalan puluhan tahun.

Lebih jauh Mantan Camat Menjalin itu mengatakan, sekarang semua sasaran pembangunan ada di pedesaan, sesuai nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun dari pinggiran, sehingga sistem administrasi yang baik juga menjadi salah satu yang harus dilaksanakan sampai tingkat Desa.

“Dengan adanya pelatihan ini, administrasi desa, administrasi pemerintah daerah harus sesuai dengan teori administrasi. Menyangkut Perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, dan Kontrol serta Evaluasi. Jangan sampai Kepala Desa tidak tahu administrasi desa,” pungkas Cornelis.

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *