Cornelis: Hati-hati Investasi Bodong

image

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menerima cinderamata dari Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad usai mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Satgas Waspada investasi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan di Istana Rakyat Kalbar, Senin, (26/9).(Ist)

PONTIANAK – Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, dibentuknya Satuan tugas Waspada investasi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bertujuan melindungi masyarakat dari investasi yang merugikan.

“Sebenarnya saya sudah memberikan juga pemahaman namun setelah diberikan pemahaman, malah ribut di Mempawah tentang investasi bodong. Yang penting masyarakat kita jangan tertipu. Masih kita dengar masyarakat ribut tertipu investasi. Bisnis uang ini memang sangat menarik, karena mimpinya orang yang ingin kaya. Kalau di negara maju orang main saham, kalau kita di daerah ingin cepat kaya ikut investasi tak jelas, tidak tau apa-apa jadinya kena tipu” ujar Cornelis saat Peresmian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Satgas Waspada investasi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan di Istana Rakyat Kalbar, Senin, (26/9). Hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad,  anggota DPR RI Michael Jeno dan tamu undangan lain.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad, pada kesempatan itu juga meresmikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Satgas Waspada investasi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan dan penandatanganan komitmen Bersama Satgas Waspada lnvesiasi serta Peresmian Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan oleh Gubernur Kalimantan Barat dan jajaran Forkompimda Provinsi Kalbar.

Disatu sisi, orang nomor satu di Kalbar itu mengungkapkan, memang masalah berbisnis uang itu menarik dan itu para pemimpi mau cepat kaya. Eropa, Amerika (Serikat), China maupun Singapura, ibu-ibu rumah tangga main saham, turun naik saham dia tahu. “Kita sampai di kampung hanya dibohongi orang doang. Maka dengan dibentuknya tim ini sampai keterlibatan Bupati dan Walikota juga agar memberikan penjelasan dan pemahaman ke masyarakat sehingga investasi yang diberikan masyarakat baik pasar modal maupun korporat atau lain-lain betul-betul bisa terjamin,” ujar Cornelis.

Yang menjadi permasalahan kata orang nomor satu di Kalbar itu, adalah saat memenuhi nilai investasi yang ditawarkan, ada yang sampai meminjam ke Bank atau ke lembaga keuangan lainnya. Hasil hutang namun tidak bisa dikembalikan karena investasi tidak resmi, hanya menurut kabar atau orang perorang, masalah ini sampai ke kampung-kampung. “Karena begitu majunya informasi IT yang masuk ke daerah-daerah. Sementara masyarakat kita masalah keuangan ini belum biasa,” ujarnya lagi.

Sementara, Muliaman D Hadad menilai sinergi OJK dengan Pemerintah Daerah dan Pusat sangat diperlukan agar fungsi Pelaku yakni, fungsi edukasi dan akselerasi akses keuangan UMKM dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Dengan melibatkan pemda kita harapkan akselerasi TPAKD ini betul-betul bekerja efektif sehingga kita harapkan partisipasi ekonomi masyarakatnya lebih berkembang. Kita juga mendorong pemda untuk mendekatkan akses keuangan ke masyarakatnya. Karena membuka akses keuangan yang lebih luas dapat mensejahterakan masyarakatnya,” jelas Muliaman.

Lebih jauh tambah dia, tim ini nantinya akan mengidentifikasi permasalahan terkait kondisi literasi dan inklusi di daerah serta mensinergikan program akselerasi akses keuangan termasuk pemberdayaan masyarakat di daerah.

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *