Cornelis : OPD Wajib Bayar Pajak

Gubernur Kalbar Cornelis meresmikan Drive Thru Pontianak di Komplek Museum Negeri Pontianak, Kamis (9/8).,(Team BK.com)

PONTIANAK – Gubernur Kalbar Cornelis mengajak Bupati/Wali Kota dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota agar mengecek kembali kendaraan dinasnya, apakah sudah lunas pajak atau belum.

“Ini perlu dilakukan, kita sebagai pelayan masyarakat harus memberi contoh menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat selaku wajib pajak agar wajib pajak yakin dan percaya serta merasakan keadilan dalam pemungutan pajak ini,” pinta orang nomor satu di Kalbar itu, Kamis (10/8), saat meresmikan Samsat Drive Thru Pontianak di halaman Museum Kalbar.

Cornelis tidak ingin mendengar lagi ada OPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menunggak pajak kendaraannya, karena ini akan menjadi sorotan umum atas kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan tertib pajak daerah.

“Jangan pakai kendaraan mau, giliran bayar pajak tidak mau,” ucapnya.

“Dengan adanya Drive Thru ini, saya harap, penerimaan pajak daerah secara keseluruhan dapat tercapai 100 persen, dan pelayanan Samsat harus lebih profesional dan efisien lagi,” harapnya.

Gubernur Kalbar juga mengajak dan sekaligus menghimbau kepada masyarakat agar dengan penuh kesadaran memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena pembangunan, khususnya di Provinsi Kalbar ini sebagian besar berasal dari pajak daerah.

“Untuk kendaraan plat luar daerah, saya himbau juga untuk segera memutasikan ke wilayah Kalbar, agar kendaraannya, terdaftar menjadi kendaraan plat Kalbar,” imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKP) Kalbar, Samuel mengatakan, setiap tahun terjadi perkembangan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di Kalbar.

“Utamanya di Kota Pontianak setiap tahun rara-rata pertumbuhan jumlah kendaraan sebesar 10 persen,” katanya.

Data terakhir menunjukkan jumlah semua jenis kendaraan di Kalbar sebanyak 1.569.236 unit yang tersebar di 14 kabupaten kota.

Guna mengantisipasi pengurusan administrasi kendaraan bermotor, perlu dilakukan penambahan tempat layanan.

“Satu di antaranya menyediakan pelayanan melalui samsat drive thru,” ungkapnya.

Samuel juga mengatakan, pembangunan samsat drive thru merupakan inovasi tambahan pelayanan pengurusan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

“Saat ini di luar samsat drive thru sudah tersedia berbagai jenis tempat pelayanan yang berkaitan dengan urusan kesamsatan,” ujarnya.

Berbagai jenis tempat pelayanan meliputi kantor pusat samsat sebanyak 15 unit. Gerai samsat sebanyak 55 unit. Samsat corner sebanyak dua unit berada di Mega Mall Ayani Pontianak dan Grand Mall Singkawang. Serta samsat keliling sebanyak 20 unit. Pemprov Kalbar sendiri membangun Samsat Drive Thru Senilai Rp 224 Juta, berdiri di atas lahan UPT Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Berita Acara Peminjaman Barang nomor : 973/381/Museum dan Nomor 973/493.1/Dispenda-B/2016.

“Luas lahan yang dipinjampakaikan adalah seluas 105 m2 dengan biaya bangunan sebesar Rp 224.000.000,” ungkapnya.

Dana ini dianggarkan melalui anggaran perubahan APBD Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Motif bangunan Samsat Drive Thru bernuansa bangunan rumah adat disesuaikan dengan lingkungan komplek Museum Pontianak, sehingga diharapkan menambah daya tarik pengunjung museum.

Dipilihnya komplek museum sebagai tempat pelayanan Samsat Drive Thru ini dengan pertimbangan tersedia lahan yang cukup luas dan terletak di tempat yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh wajib pajak.

Samsat Drive Thru Museum ini adalah hasil dari inovasi proyek perubahan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III Kepala Bidang Pajak BPKPD Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2016 yang bertujuan tersedianya tempat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan biaya administrasi lainnya dimana pengendara tidak perlu turun dari kendaraannya.

Kabid Pajak BPKPD Provinsi Kalbar, Pitter Bonis, mengatakan, Drive Thru ini tidak hanya melayani wajib pajak kendaraan yang bernomor polisi pontianak saja, namun melayani wajib pajak kendaraan se-Kalbar. “Karena sistem kitakan sudah online, jadi dari Kabupaten/Kota se Kalbar bisa, asal STNK/Plat kendaraannya masih berlaku. Kalau STNK atau platnya sudah mati itu wajib ke Samsat tempat kendaraan tersebut terdaftar. Kita upayakan agar Drive Thru ini bisa melayani pembayaran pajak sekaligus ganti STNK dan plat kendaraan,” terangnya.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

APBD-P 2017 Kaltim Naik Menjadi Rp8,2 Triliun

APBD-P 2017 Kaltim Naik Menjadi Rp8,2 Triliun

SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur yang disepakati pemerintah provinsi dan DPRD melalui rapat paripurna di Samarinda,...
APBD 2017 Kabupaten Penajam Defisit Rp200 Miliar

APBD 2017 Kabupaten Penajam Defisit Rp200 Miliar

PENAJAM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kembali mengalami defisit dengan kekurangannya mencapai sekitar Rp188 miliar...
Keberadaan Perusahaan Karet Perlu Diperbanyak di Kalteng

Keberadaan Perusahaan Karet Perlu Diperbanyak di Kalteng

PALANGKARAYA – Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Lodewik Christopel Iban menyebut pemerintah provinsi dan pemkab/pemko Kota se-Kalteng perlu mendatangkan dan memperbanyak perusahaan karet...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *