Cornelis : Perlu Perencanaan Pembangunan SDM

Membuka Musrenbang Mempawah fixed

Kegiatan Pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah oleh Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (7/3) kemarin di Aula Kantor Bupati Mempawah.(Team/BK.com)

Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah

MEMPAWAH – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, menegaskan agar perencanaan pembangunan di Kabupaten kota tidak hanya fokus pada pembangunan fisik namun bagaimana pembangunan sumber daya manusia (SDM), agar bisa bersaing secara global.

Hal itu dikatakan Cornelis ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mempawah, di Aula Kantor Bupati Mempawah, Selasa (7/3) kemarin.

Menurutnya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa langsung dirasakan saat ini, namun setelah 30 sampai 50 tahun yang akan datang maka akan lahir generasi-generasi yang siap bersaing disegala bidang.

Lebih lanjut Cornelis mengungkapkan, dalam membangun SDM, harus dimulai sejak manusia itu didalam rahim sampai dilahirkan. Selain itu ia juga paparkan mengenai usia menikah dimana umurnya harus cukup dan sebelum menikah pun ia katakan harus diimunisasi dan ini merupakan pembicaraan lintas sektor, mulai dari manusianya, kesehatannya dan sebagainya sampailah manusia tersebut sekolah dan mendapatkan pendidikan.

“Sekarang kita dengan biaya mahal bersama dengan presiden Joko Widodo membangun perbatasan. Ketika Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibuka, jika masyarakat tidak siap, sementara pintu perbatasan dengan Malaysia dibuka resmi dan ditetapkan sebagai daerah pabean, apa yang bisa diekspor ke luar negeri?. Kita menjadi pasar mereka, kita rugi, seharusnya bagaimana kita menggaet masyarakat luar negeri sebagai pasar. Jadi kita bisa ekspor ke sana, seperti ikan, siapkan nelayan kita, dan ikan jangan pakai campuran-campuran berbahaya.” ungkap Cornelis.

Cornelis berharap, kedepan dalam menyusun perencanaan pembangunan dengan landasan yuridis formal, landasan ideologi yang jelas. “Harus dilandasi Undang-Undang, peraturan hingga Ideologi Pancasila, bukan komunis.” Tegas Cornelis.

Dijelaskan Cornelis, bagaimana dalam menjabarkan sila-sila Pancasila kepentingan rakyat, bukan ego kelompok. Kalau sudah dipahami betul, maka pembangunan itu bisa dinikmati rakyat. Sehingga tidak ada lagi yang mengambil kesempatan menyusun program dengan imbalan. Kemudian prioritas mana yang harusnya diperlukan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok.

Harus sudah dipikirkan apa hak dasar bagi masyarakat sesuai anggaran yang ada. Mana hak dasar masyarakat yang perlu diwujudkan, sehingga bukan hanya sekadar membangun, asal membangun asal jadi.

“Semua harus terencana, terorganisir, dan terlaksana dengan baik, bahkan pengawasaan juga terkontrol dengan baik, sehingga pembangunan bermanfaat untuk masyarakat. Maka ini didorong degan APBD melalui Musrenbang, apakan ada manfaatnya untuk perekonomian masyarakat, semua harus sejalan,”jelas mantan Camat Menjalin itu.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang akan dilakukan juga harus dipilih mana yang akan dibiayai desa, kabupaten, provinsi dan nasional yang semua sudah harus dipilah-pilah. “Jangan sibuk-sibuk yang ndak jelas-jelas,” katanya.

Tak hanya itu, dalam kegiatan yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis, dan Kepala SKPD Provinsi Kalbar itu, Gubernur Cornelis mengingatkan anggota DPRD ketika menyampaikan aspirasi dengan tepat sasaran dan untuk kepentingan masyarakat.

Kalau sudah ada anggaran, maka seorang anggota DPRD hanya bisa menentukan lokasi. Kemudian usulan dapat disampaikan dengan Bupati, kemudian dikawal sejak Musrenbang, KUA- PPAS sampai disahkan menjadi APBD.

Dewan tidak ikut mengeksekusi keputusan yang dibuat. “Ini perlu saya ingatkan, karena sering terjadi, sehingga sering menimbulkan ketegangan,padahal Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan DPRD, ” pungkas Cornelis.

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *