Dua Program Perikanan Kapuas Hulu Ditarik Provinsi

Ilustrasi

KAPUAS HULU – Sekretaris Dinas Perikanan Kapuas Hulu, Wajidi mengatakan ada dua program prioritas yang dihilangkan kewenangannya dari Dinas Perikanan Kapuas Hulu dan akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Tahun ini kita tidak memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan” kata Wajidi ketika ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Selasa.

Menurut Wajidi kedua program tersebut merupakan program prioritas Dinas Perikanan Kapuas Hulu tahun 2016 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Namun dengan adanya Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah dan diperkuat lagi oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 26 tahun 2016, kedua program prioritas itu kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami sangat menyayangkan program pengawasan dan pengelolaan sekarang kewenangannya ada di provinsi,” tutur Wajidi.

Ditambahkan, Kasubbag Program Dinas Perikanan, Abdul Hamid bahwa program pengawasan dan pengelolaan itu merupakan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kita khawatirkan kedua program itu tidak bisa terlaksana oleh provinsi,” jelasnya seperti dikutip dari Antara.

Untuk itu diharapkan kebijakan tersebut dievaluasi kembali sehingga pengawasan dan pengelolaan dikembalikan ke kabupaten atau kota.

Dengan ditariknya kewenangan itu Dinas Perikanan Kapuas Hulu meminta masyarakat dapat memahami kondisi yang ada.

“Kami bukan berarti tidak memperhatikan masyarakat, namun terbentur dengan aturan, meskipun demikian koordinasi harus tetap berjalan,” kata Hamid.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Gubernur Cornelis Terima Penghargaan Pembina BPD Terbaik Indonesia 2017

Gubernur Cornelis Terima Penghargaan Pembina BPD Terbaik Indonesia 2017

SINGAPURA – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menerima penghargaan sebagai Pembina Perbankan Terbaik di wilayah yang dipimpinnya. Kali ini Cornelis sebagai kepala pemerintahan mendapat penghargaan...
Pemerintah Malaysia Siap Jalin Kerjasama Pemprov Kalbar

Pemerintah Malaysia Siap Jalin Kerjasama Pemprov Kalbar

Tertibkan Taksi Tanpa Izin PONTIANAK – Pemerintah provinsi kalbar bersama pihak pemerintah Negeri Sarawak, Malaysia menjalin kerjasama menertibkan taksi ilegal yang selama ini beroperasi...
Rumah Murah Bisa Terwujud

Rumah Murah Bisa Terwujud

PONTANAK  Gubernur Kalbar, Cornelis mengharapkan dengan adanya kerjasama bersama pihak Kejati dan REI kebutuhan satu juta unit rumah dapat tercapai. “Program perumahan dan kawasan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *