Dwi Kewarganegaraan, Saudara yang Terpisah Batas Negara

Gubernur Kalbar Cornelis bersama Wagub Christiandy Sanjaya berfoto bersama Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pelayanan Publik. Di Ruang Rapat Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Selasa Siang (11/10).

PONTIANAK – Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, sejak dulu Pemerintah Provinsi Kalbar sudah memprogramkan bagaimana pelayanan publik di perbatasan terutama pembangunan jalan, pembangunan border, dan kemudahan pelayanan administrasi terutama yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, “Ini sudah ditindak lanjuti mudah-mudahan (jalan paralel perbatasan) 2017 selesai,” ujar Cornelis, ketika menerima kunjungan kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pelayanan Publik di Ruang Rapat Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Selasa Siang (11/10). Komisi II DPR RI membidangi Kementerian Dalam Negeri, Otonomi Daerah Pemilu dan Staff Kepresidenan. Namun dalam kunjungan spesifik kali ini hanya membahas masalah pelayanan publik pemerintah provinsi Kalbar.

Menurut Cornelis, selain infrastruktur, rumah sakit pratama juga sudah di bangun di dua tempat yakni di Balai Karangan Kabupaten Sanggau dan Badau Kapuas Hulu.

Namun menjawab pertanyaan salah satu anggota rombongan Komisi II Hetifah, terkait Dwii Kewarganegaraan yang sering ditemukan di daerah perbatasan, Cornelis mengungkapkan, soal orang pindah warga negara atau dwikewarganegaraan, tidak bisa terlalu mengontrol, karena kalau lahir di Malaysia maka dia dikeluarkan akte kelahiran Malaysia, di daerah Aruk Sajingan Kabupaten Sambas, di sebelah Indonesia Dayak Salako, di Malaysia Dayak Salako juga, jadi keluarga, mereka juga punya tanah, yang membatasi mereka adalah wilayah administrasi negara, “Ini tak bisa di rem, bahasanya sama, wajahnya sama, demikian juga daerah, Bengkayang dan Entikong sama-sama Bidayuh, Sintang dan Badau sama-sama Dayak Iban,” ungkap Cornelis.

Namun dirinya menambahkan dalam kehidupan bernegara, masyarakat perbatasan cukup berperan aktif seperti pada pemilihan umum, tingkat partisipasi tinggi. Demikian juga nasionalisme. Kedepan juga akan dibangun kepabeanan dan kawasan berikat di Entikong untuk memangkas biaya ekspor impor.

Secara umum, Kata mantan Bupati Landak itu, Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dengan menetapkan kebijakan dan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap aspek tata laksana pelayanan.

Selain itu dibuka juga akses pelayanan melalui perbaikan infrastruktur dan tempat-tempat pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, seperti membuka gerai samsat agar semakit mendekatkan masyarakat agar mudah membayar pajak.

Sebagai payung hukum, kata Cornelis, diterbitkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan Pergub 2016 ini sedang dalam.pembahasan. “Ini memenuhi kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan publik berkualitas, terintegrasi, profesional dan sesuai harapan masyarakat,” ujar Cornelis.

Pemerintah Provinsi Kalbar juga sudah membentuk pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPMPTSP). Salah satu kebijakannya melalui Keputusan Kepala BPMPTSP provinsi Kalbar nomir 149 tahun 2015 tentang standar pelayanan publik pelayanan perijinan dan non perijinan pada BPMPTSP.

Hasil survey kepuasan masyarakat mandiri pada setiap unit pelayananan tahun 2015, secara umum kualitas pelayanan pada unit pelayanan di lingkungan pemerintah provinsi Kalbar dipersepsikan dengan skor baik oleh pengguna layannya dengan skor SKM 74,32 atau perolehan dengan kategori B pelayanan baik.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Gubernur Cornelis Terima Penghargaan Pembina BPD Terbaik Indonesia 2017

Gubernur Cornelis Terima Penghargaan Pembina BPD Terbaik Indonesia 2017

SINGAPURA – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menerima penghargaan sebagai Pembina Perbankan Terbaik di wilayah yang dipimpinnya. Kali ini Cornelis sebagai kepala pemerintahan mendapat penghargaan...
Pemerintah Malaysia Siap Jalin Kerjasama Pemprov Kalbar

Pemerintah Malaysia Siap Jalin Kerjasama Pemprov Kalbar

Tertibkan Taksi Tanpa Izin PONTIANAK – Pemerintah provinsi kalbar bersama pihak pemerintah Negeri Sarawak, Malaysia menjalin kerjasama menertibkan taksi ilegal yang selama ini beroperasi...
Rumah Murah Bisa Terwujud

Rumah Murah Bisa Terwujud

PONTANAK  Gubernur Kalbar, Cornelis mengharapkan dengan adanya kerjasama bersama pihak Kejati dan REI kebutuhan satu juta unit rumah dapat tercapai. “Program perumahan dan kawasan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *