Gedung Kejati Kalbar Megah Berdiri di Pontianak

IMG_7712

Gedung Kejaksaan Tinggi Kalbar yang baru diresmikan Jaksa Agung HM Prasetyo disaksikan Gubernur Kalbar Cornelis.(OK/BK.com)

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengigatkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Menjaga keutuhan NKRI, seperti yang dimaksud dalam ucapan Bung Karno, Kalau menjadi Hindu jangan jadi India, Kalau menjadi Islam jangan jadi Arab dan kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi. “Dan saya minta pejabat kalau mengundang ulama, jangan ulama yang memecah belah NKRI,” kata Cornelis pada sambutan peresmian kantor Kejaksaan Tingi (Kejati) Kalimantan Barat, Selasa (24/1) di Pontianak.

Terkait pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Kalbar Cornelis bercerita tidaklah mudah. Karena proyek pembangunan dilakukan disaat gedung lama Kejati sudah dijual.

“Sekda bersama Kejati saat itu Jasman Panjaitan dan Asintel Kejati kejar sana kejar sini, dan akhirnya ketemulah gedung juang yang mana gedung juang banyak digunakan organisasi kemasyarakatan termasuk legitun veteran, kemudian teken gubernur jadi sertifikat dan di ruislaq dengan harga tanah dan pembangunan yang tak perlu saya sbutkan besaran dananya,” ujar Cornelis.

“Yang penting berdiri disini, A Yani, setelah konsultasi dengan BPK, KPK, jadilah gedung megah ini, dan ini sejarah perlu kita catat,” ujar Gubernur yang mengusulkan untuk mempromosikan Kepala Kejati Kalbar Warih Sadono ke Kejagung.

Jaksa Agung HM Prasetyo megatakan gedung Kejati Kalbar ini bukan hanya strategis tetapi sangat-sangat terhormat. “Pembangunan gedung kantor wujud perhatian dan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum khususnya untuk masyarakat mencari keadilan,” kata Kejagung.

Dikatakannya Kejaksaan pernah mendapatkan stikma kurang baik, kejaksaan pernah membuat takut pejabat daerah, sehingga takutnya pejabat daerah menjadi serapan anggaran daerah lambat.

Teman-teman Kejaksaan kategorikan tiplogi korelasi hubungan antara pejabat dan tindak pelanggaran hukum, pejabat baik – aparat tidak baik menimbulkan korupsi meskipun kecil-kecilan, pejabat tidak baik aparat baik tetap korupsi, pejabat tidak baik dengan aparat tidak baik akan korupsi berjamaah, dan yang terpenting adalah pejabat baik aparat juga baik.

Menurut Jaksa Agung salah satu agenda strategis pemerintah menghadirkan kembali negara dan melindungi segenap bangsa yang tertuang dalam Nawacita. Hukum dirasakan masyarakat masih tajam kebawah tumpul ke atas dan ini harus diubah, meyakinkan ke masyarakat hal itu untuk tidk berlaku lagi di negara ini. “Siiapapun yang melanggar hukum harus menerima konsekuensi,” pungkasnya.

Gedung baru kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) di Jalan Ahmad Yani, Pontianak tersebut berdampingan dengan rumah jabatan gubernur Kalbar, yang dibangun dengan anggaran Rp92,2 miliar.

Gedung baru Kejati Kalbar dibangun selama empat tahun anggaran, yakni sejak tahun 2013 hingga 2016 dan dirintis oleh enam masa Kajati Kalbar, yakni Faedhoni Yusuf tahun 2011, kemudian Kajati Tyas Muharto, M Jasman Pandjaitan, Resi Anna Napitupulu, Godang Riadi dan Warih Sadono.

Kajati Kalbar, Warih Sadono menyatakan, Gedung Kejati Kalbar dibangun di atas tanah hibah Pemprov Kalbar. Gedung baru Kejati Kalbar dibangun selama empat tahun anggaran, yakni sejak tahun 2013 hingga 2016 dan dirintis oleh enam masa Kajati Kalbar, yakni Faedhoni Yusuf tahun 2011, kemudian Kajati Tyas Muharto, M Jasman Pandjaitan, Resi Anna Napitupulu, Godang Riadi dan Warih Sadono.

Geeung baru Kejati Kalbar dibangun empat lantai di tanah seluas 7.701 meter persegi. Gedung empat lantai tersebut dibangun dalam empat tahap, yakni tahap pertama sebesar Rp16,5 miliar, tahap dua Rp16,1 miliar, tahap tiga 27,8 miliar, dan tahap empat sebesar Rp31,6 miliar atau dengan total anggaran sebesar Rp92,2 miliar.

Diharapkan dengan kehadiran gedung baru ini lanjut dia, maka bisa memberikan pelayanan maksimal dalam bidang pelayanan hukum bagi masyarakat Kalbar, katanya.

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *