Gubernur Kecewa Banyak Legislator Absen

musrenbang skawang

Gubernur memberikan pengarahan pada Musrenbang Kota Singkawang, di Aula Kantor Walikota Singkawang, Rabu (8/3).(Team/BK.com)

Musrenbang Kota Singkawang

SINGKAWANG – Awalnya, hadirin yang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Aula Kantor Walikota Singkawang itu diminta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengisi kursi kosong yang ada di barisan depan, namun tidak ada yang mau maju, karena setelah ditanya oleh Gubernur, ternyata itu adalah kursi yang disiapkan untuk Anggota DPRD Kota Singkawang yang harusnya menghadiri Musrenbang RKPD 2018.

Rabu (8/3), Gubernur Kalimantan Barat didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis, serta kepala SKPD Provinsi Kalbar, memberi pengarahan pada Musrenbang RKPD Kota Singkawang. Kedatangan Gubernur disambut Walikota Singkawang Awang Ishak, Sekda Syahbandar dan Ketua DPRD Kota Singkawang, Sujianto.

Banyaknya legislator yang tidak hadir juga membuat kecewa hadirin, karena menurut Cornelis, penyusunan rencana pembangunan di suatu daerah harus melibatkan banyak pihak, didalamnya anggota DPRD, sesuai UU nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan penerapan sila ke 4 Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

“Untuk itu Musrenbang penting dalam penyusunan rencana pembangunan suatu daerah agar tepat waktu tepat sasaran dalam pelaksanaan anggaran, karena setelah Musrenbang Kabupaten kota baru ke Provinsi kemudian Regional baru Musrenbang Nasional,” ujar Cornelis.

Menurut mantan Bupati Landak itu, perlunya kehadiran semua leading sektor terkait agar dikemudian hari tidak terjadi polemik antara eksekutif dan legislatif karena adanya aspirasi atau anggaran yang dianggap tidak sesuai, padahal sudah disusun secara bersama-sama dalam Musrenbang.

“Jangan sampai ada lagi potong anggaran ditengah jalan,” ujar Cornelis. Potong anggaran ditengah jalan dimaksudkan Cornelis menggingat pendapatan asli daerah Kota Singkawang terbatas sehingga dalam Musrenbang ini disusun sedemikian rupa secara bersama-sama sehingga anggaran yang ada bisa membangun kota singkawang dalam skala prioritas, tidak menyelipkan anggaran ditengah jalan. Namun sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari para anggota Dewan apakah mereka diundang panitia atau tidak.

Dalam kesempatan itu, Cornelis menegaskan agar penyusunan anggaran harus berlandaskan ideologi Pancasila dan sesuai skala prioritas yang benar-benar diperlukan masyarakat, termasuk pembangunan sumber daya manusia agar tidak menjadi mental penerabas.

“Jangan sampai penyusunan APBD hanya memikirkan diri sendiri atau kepentingan kelompok, tapi betul-betul untuk kepentingan masyarakat Singkawang secara keseluruhan. Selain itu dalam menyusun pembangunan juga harus berwawasan lingkungan dan green ekonomi, sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap lingkungan hidup yang mengakibatkan pemanasan global,” papar Cornelis.

Selain itu secara khusus Gubernur juga mengingatkan agar Lurah dapat menyusun anggaran sendiri karena pembiayaannya langsung ditransfer dari perbendaharaan negara.

Masalah Aset
Dalam kesempatan itu orang nomor satu di Kalbar itu mengingatkan agar Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Bengkayang supaya duduk bersama dalam membicarakan aset, karena sampai saat ini, salah satu penyebab belum mendapatkan WTP dari BPK RI terkait laporan keuangan karena permasalahan aset yang belum tuntas.

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *