Hukum Adat Masyarakat Sub Dayak Harus Dibukukan

FacebookHomescreenImage(1)

KAPUAS HULU – A Gupung anggota DPRD Kapuas Hulu menyarankan sub-sub suku dayak membukukan hukum adat, budaya dan istiadat mereka. Agar masyarakat, khususnya generasi muda bisa mempelajarinya.

“Di Kabupaten Kapuas Hulu setidaknya memiliki 20 sub suku dayak. Biasanya nama sub suku identik aliran sungai.
Dan masing-masing sub suku dayak ini memiliki hukum adat, budaya dan istiadat sendiri-sendiri. Alangkah baiknya masing-masing sub suku membuat buku mengenai hukum adat, budaya atau istiadatnya, agar supaya masyarakat terutama generasi muda bisa mempelajarinya,” terangnya Rabu (28/5).

Dengan telah dibukukannya, terutama hukum adat dapat dijadikan pegangan bila terjadi sengketa di sub suku dayak tersebut. Dengan telah dibukukan berarti juga menyamakan persepsi. Karena bisa saja terjadi masing-masing pemangku adat memiliki persepsi berbeda terhadap persoalan-persoalan yang ada. “Ini juga untuk memudahkan pemangku adat untuk menyelesaikan sengketa adat, jika telah tertuang dalam buku. Keuntungan lain dari telah dibukukan, bisa dengan mudah dibaca dan dipelajaran generasi muda,” ujarnya.

Dikatakan Gupung, memang benar dayak memiliki dewan adat. Namun dewan adat tidak bisa mencampuri hukum adat dimasing-masing sub suku. Dewan adat hanya mengayomi. Kecuali ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan antar masyarakat adat. Untuk itulah, kata Gupung dewan adat pun harus peka untuk mempertemukan dan mencari solusi demi kebaikan keduanya.

Hukum adat, lanjut dia juga mesti dilestarikan. Bahkan melalui hukum adat lebih mampu menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi dimasyarakat dayak. “Sebenarnya hukum positif juga mengacu pada hukum adat. Bila hukum adat dipatuhi, saya yakin tidak ada permasalahan yang timbul dimasyarakat. Walau pun begitu hukum positif mesti juga kita patuhi,” tuntasnya.(Fiq/Foto: OK)

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *