Ini Alasan Fahri Hamzah Dampingi Setnov Sahkan UU Pemilu

Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan UU Pemilu dengan menetapkan opsi paket A, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Empat dari sepuluh fraksi yang ada di DPR memilih walk out dari voting pengambilan keputusan yakni Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS.(Ist)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan alasannya tidak ikut walk out ketika voting dalam Sidang Paripurna, Kamis (20/7) malam. Dia memilih mendampingi Ketua DPR RI Setya Novanto ketika menegsahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

“Ya biar ajalah. Biar sidangnya ada dua orang gitu yang mimpin,” kata Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (21/7).

Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan UU Pemilu dengan menetapkan opsi paket A, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Empat dari sepuluh fraksi yang ada di DPR memilih walk out dari voting pengambilan keputusan yakni Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS.

Tiga pimpinan sidang yakni Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN), dan Agus Hermawan (Demokrat) pun turun dari meja pimpinan sidang. Pimpinan sidang akhirnya diserahkan kepada Setya Novanto (Golkar) didampingi Fahri Hamzah.

Fahri mengelak ketika ditanya apakah pilihannya untuk tetap berada di ruang sidang paripurna atas permintaan pihak-pihak lain seperti Setya Novanto. Meski tidak melakukan aksi walk out, Fahri juga mendukung paket B sebagaimana PKS, Gerindra, Demokrat, dan PAN.

“Pertama, saya ini kan sekarang tidak ada yang ngajak konsultasi lagi sekarang,” ujar Fahri, disambut gelak tawa para wartawan.

Kedua, ia mengaku hal itu dia lakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR RI yang bertugas melancarkan sidang paripurna. Ia menambahkan agar sidang dapat berjalan lancar, minimal harus ada dua orang pimpinan sidang.

“Karena independen, ya, saya merasa bahwa sebagai pimpinan DPR, saya temani ketua supaya keputusannya lebih lancar,” kata dia.

Fahri yakin bakal ada banyak kelompok masyarakat yang mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu yang baru disahkan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Fahri, konsep presidential threshold bertentangan dengan prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Kondisi itu disebutnya berpotensi menciptakan semacam ketidakpastian politik. Ia juga meyakini bahwa judicial review atas Undang-Undang Pemilu ini akan dimenangkan oleh MK.(Rep)

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Gubernur Ini Ingatkan Pengunaan Dana desa

Gubernur Ini Ingatkan Pengunaan Dana desa

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan Kepala Desa se-Kalimantan Barat untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa serta harus genah dalam pelaporan sehingga tidak...
Pemkab Tabalong Bahas Rencana Teknik Bandara Warukin

Pemkab Tabalong Bahas Rencana Teknik Bandara Warukin

TABALONG, Kalsel – Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan membahas rencana teknik terinci bandar udara Warukin sebagai persiapan pengoperasian pada 4 Desember 2017. Asisten Bidang...
Program 1 Juta Rumah di Landak

Program 1 Juta Rumah di Landak

LANDAK – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa meletakan batu pertama pembangunan program satu juta rumah yang berlokasi di daerah Ilong, Kecamatan Ngabang, Kabupaten...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *