Ini Alasan Pengusaha Enggan Garap Proyek Pemerintah

Ilustrasi

JAKARTA – Kriminalisasi oleh aparat penegak hukum kerap menjadi momok yang menakutkan bagi pengusaha kontraktor di daerah. Para pengusaha kontraktor kemudian enggan menggarap proyek-proyek pemerintah, sebab takut dikriminalisasi.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengakui aparat di daerah terlalu “proaktif” dan “kreatif” dan hal ini membuat kepala daerah dan pengusaha kewalahan. Harry mengatakan, pengusaha tidak perlu khawatir kali ini sebab telah ada mekanisme pelaporan dan penyelesaian bagi berbagai proyek pemerintah yang bermasalah.

“Sudah ada Inpresnya,” ujar Harry pada saat memberikan ceramah di depan 110 peserta Diklatnas Hipmi Lemhanas baru-baru ini.

Harry memberikan ceramah dengan judul Pengelolaan Keuangan Negara yang Accountable untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Harry mengatakan, BPK akan melakukan audit atas proyek tersebut. Bila ditemukan proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi, maka akan diberi waktu untuk menyelesaikan dan mengembalikan selisi atau sisa yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut. Dia mencontohkan, bila nilai proyek sebesar Rp100 miliar dan yang terlaksana dilapangan hanya Rp80 miliar, maka kontraktor diberi waktu selama 60 hari mengembalikan sebesar Rp20 miliar ke kas negara.  

Hanya saja, bila belum memiliki dana, maka kontraktor dapat menyerahkan action plan kepada BPK sebelum hari ke-60. Action plan ini berisi rencana pengembalian ke kas Negara ke depan.

“Tapi kalau selama 60 hari tidak kembali akan jadi wilayah penegak hukum, “ ujar Harry.(suara.com)

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

PONTIANAK – Harga ikan dan ayam di sejumlah pasar yang ada di Pontianak dalam beberapa minggu terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan bahkan mencapai di...
Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menginginkan masyarakat Papua di pegunungan dan perbatasan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok sama dengan wilayah...
Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

PONTIANAK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar mencatat realisasi investasi Semester I 2017 (Januari -Juni) di Kalbar mencapai Rp8,33...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *