Ini Harapan Cornelis Usai Menghadiri Konfrensi Tenurial di Istana

Gubernur Kalbar Cornelis terlihat sedang berbincang bersama Presiden RI Jokowi usai kegiatan Konfrensi tenurial 2017 di istana negara, Rabu (25/10).(Team BK.com)

JAKARTA – Usai menghadiri konfrensi tenurial reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan indonesia tahun 2017 di istana negara, Rabu (25/10) kemarin, Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH memberikan apresiasi atas apa yang sudah diberikan kejelasan ini.

Menurut Cornelis adanya pengakuan yang sudah diberikan oleh negara ini tentunya diharapkap akan membawa dampak yang positif terutama dalam pengelolaan tanah dan hutan yang ada.

Pada acara tersebut Provinsi Kalbar menerima hak atas pengelolaan hutan desa luas 33.140 Ha, berada di Batu Ampar, LPHD Tanjung dengan luas 17.445 Ha Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, dan SK hutan adat satu berada di hutan adat Tawang Panyai seluas 40.5 Ha di desa Tapang Semada Kab. Sekadau.

“kita akan terus mendorong agar makin banyak hutan adat untuk disahkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan seiring dengan bayaknya keberadaan masyarakat adat diprovinsi ini,” ujar Cornelis.

Ia menambahkan Pemprov Kalbar bersama Fakultas Kehutanan dan pihak swasta tengah menyusun peta jalan atau road map ekonomi bisnis dan sosial dengan kebijakan ada tata kelola hutan yang memberikan dampak besar bagi ketahanan lokal.

“Sasaran kebijakannya adalah untuk memperjelas kepemilikan lahan dan aspek lain yang dibutuhkan,” pungkas Cornelis.

Sementara itu Dalam sambutanya Presiden RI Jokowi mengungkap Surat Keputusan (SK) pengelolaan hutan desa sudah diserahkan kepada 9 pengelola hutan desa dengan total luas 80.228 hektare.

“Ini bukan angka yang kecil dan ini akan kita teruskan terus,” lanjut dia.

Tak hanya hutan desa, Jokowi juga sudah menyerahkan SK penetapan hutan adat kepada 9 Komunitas Masyarakat Hukum Adat dengan total luas area 3.341 hektar. Penyerahan SK tersebut sekaligus peresmian pengakuan hutan adat.

“Saya sudah perintahkan kepada menteri Badan Pertanahan Nasional (BPN) diserahkan 5 juta sertifikat kepada masyarakat. Tahun depan 7 juta sertifikat kepada masyarakat, tahun depan lagi 9 juta sertifikat kepada masyarakat,” bebernya.

Jokowi mengaku sadar betul pentingnya sertifikat bagi masyarakat untuk menunjukkan legalitas atau bukti kepemilikan tanahnya. Sebab, sengketa tanah seringkali terjadi baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan perusahaan.

“Kalau ini tidak diselesaikan, ya sampai kapan pun sengketa-sengketa, benturan-benturan seperti itu akan terjadi terus,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan khususnya di wilayah pedesaan. Siti menyebutkan ada 12,7 juta hektare lahan yang ditegaskan dalam RPJMN untuk redistribusi lahan.

Dia menambahkan, kegiatkan konferansi akan membedah tema-tema kunci seperti upaya mengatasi ketimpangan struktur, pengukuhan hutan adat, distribusi manfaat dan hak masyarakat dalam hutan konservasi, perlindungan masyarakat adat, penyelesaian konflik tenurial dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, investasi UMKM kehutanan dan lainnya.

Menurut Siti, konferensi itu antara lain akan menghasilkan refleksi dan peninjauan terhadap peta jalan perluasan lahan wilayah yang dikelola rakyat, dan upaya mengatasi berbagai konflik terkait lahan.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Gubernur Ini Ingatkan Pengunaan Dana desa

Gubernur Ini Ingatkan Pengunaan Dana desa

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan Kepala Desa se-Kalimantan Barat untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa serta harus genah dalam pelaporan sehingga tidak...
Pemkab Tabalong Bahas Rencana Teknik Bandara Warukin

Pemkab Tabalong Bahas Rencana Teknik Bandara Warukin

TABALONG, Kalsel – Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan membahas rencana teknik terinci bandar udara Warukin sebagai persiapan pengoperasian pada 4 Desember 2017. Asisten Bidang...
Program 1 Juta Rumah di Landak

Program 1 Juta Rumah di Landak

LANDAK – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa meletakan batu pertama pembangunan program satu juta rumah yang berlokasi di daerah Ilong, Kecamatan Ngabang, Kabupaten...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *