Keputusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat

Sekretaris M Kebing L (tengah), Wakil Ketua Bappilu M Jimmi (tiga dari kiri) dan anggota partai menggelar jumpa pers di sekretariat DPD PDI Perjuangan Kalbar, Minggu (15/5).(Equator)

PONTIANAK – Jajaran PDI Perjuangan Kalbar sudah menerima salinan putusan DKPP, tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum (Pilkada) Kapuas Hulu 2015 lalu.

Hal itu dikatakan Muhammad Jimmi, SH, Wakil Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Kalbar kepada wartawan saat konferensi pers di Sekretariat PDI Perjuangan Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak, Minggu (15/5).
Jimmi didampingi pengurus DPD PDI Perjuangan Kalbar, M. Kebing L (sekretaris), Martinus Sudarno, Paulus Musalim, Thomas Alexander, Maria Lestari dan Wilwilwina mengatakan, keputusan DKPP bersifat final dan mengikat. Sehingga KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar mesti segera melaksanakan hasil keputusan lembaga tertinggi penyelenggara Pemilu itu. Mengacu pada aturan, KPU dan Bawaslu Kalbar harus menjalankan keputusan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari, setelah surat keputusan DKPP dikeluarkan.

“Sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus mematuhi keputusan ini. KPU dan Bawaslu mesti memberikan peringatan kepada teman-teman di Kapuas Hulu (KPU dan Panwaslu). Bahwa kinerja mereka pada Pemilukada beberapa waktu lalu melanggar aturan,” tegas Jimmi yang juga anggota DPRD Kalbar.

Ada beberapa point penting dalam keputusan DKPP. Pertama, memutuskan merehabilitasi nama baik ketua dan anggota KPU Provinsi Kalbar. Kedua, merehabilitasi nama baik ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalbar.
“Kemudian menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada teradu IX atas nama Lisma Roliza selaku ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu,” sebut Jimmi.

Catatan penting selanjutnya, KPU dan Bawaslu Kalbar diminta menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Diantaranya, teradu X atas nama Awang Ramlan Iskandar. Teradu XI yakni Ahmad Yani, teradu XII atas nama Rita dan teradu XIII yaitu Yohanes Janting.

Selain itu, DKPP meminta ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu diberikan sanksi berupa peringatan. Bawaslu Republik Indonesia juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

“Sikap PDI Perjuangan Kalbar mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. KPU dan Bawaslu Provinsi harus secepatnya melayangkan surat kepada KPU dan Panwaslu Kapuas Hulu. Untuk diberikan peringatan sekeras-kerasnya,” tegas Jimmi.

Jimmi mengaku, PDI Perjuangan akan menunggu proses tersebut. Jajaran PDI Perjuangan Kalbar bakal bersabar menunggu keputusan terbaik. “Ada kesalahan yang dilakukan penyelenggara. Maka penyelenggara harus bertanggungjawab sesuai keputusan DKPP,” ujarnya.

Jimmi juga mendesak KPU dan Bawaslu Kalbar menindaklanjuti keputusan DKPP. “Apabila tidak di follow up serta tidak ditindaklanjuti, maka kami akan mem-PTUN-kan putusan itu,” serunya.

Jimmi berkesimpulan, pelanggaran kode etik merupakan kesalahan dari penyelenggaraan Pemilu. “Makanya KPU dan Panwaslu dinyatakan bersalah,” ujarnya.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Kebutuhan Gula Di Kalsel Anjlok

Kebutuhan Gula Di Kalsel Anjlok

BANJARMASIN– Ketua Asosiasi Gula Bersatu Kalimantan Selatan Aftahuddin mengatakan Kebutuhan gula di provinsi ini anjlok dari sebelumnya 12 ribu ton per bulan menjadi hanya...
Mentan Buka Hari Pangan Sedunia Di Kalbar

Mentan Buka Hari Pangan Sedunia Di Kalbar

KUBU RAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka peringatan hari pangan sedunia XXXVII yang digelar di Kubu Raya, Kalbar, Kamis. Peringatan hari pangan...
Ibu-ibu di Balikpapan Demo Dukung Transportasi Daring

Ibu-ibu di Balikpapan Demo Dukung Transportasi Daring

BALIKPAPAN – Ratusan ibu-ibu menggunakan kostum serba hijau dan membawa panci mendatangi gedung DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, guna menyampaikan sikap menentang penutupan transportasi...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *