Keputusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat

Sekretaris M Kebing L (tengah), Wakil Ketua Bappilu M Jimmi (tiga dari kiri) dan anggota partai menggelar jumpa pers di sekretariat DPD PDI Perjuangan Kalbar, Minggu (15/5).(Equator)

PONTIANAK – Jajaran PDI Perjuangan Kalbar sudah menerima salinan putusan DKPP, tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum (Pilkada) Kapuas Hulu 2015 lalu.

Hal itu dikatakan Muhammad Jimmi, SH, Wakil Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Kalbar kepada wartawan saat konferensi pers di Sekretariat PDI Perjuangan Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak, Minggu (15/5).
Jimmi didampingi pengurus DPD PDI Perjuangan Kalbar, M. Kebing L (sekretaris), Martinus Sudarno, Paulus Musalim, Thomas Alexander, Maria Lestari dan Wilwilwina mengatakan, keputusan DKPP bersifat final dan mengikat. Sehingga KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar mesti segera melaksanakan hasil keputusan lembaga tertinggi penyelenggara Pemilu itu. Mengacu pada aturan, KPU dan Bawaslu Kalbar harus menjalankan keputusan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari, setelah surat keputusan DKPP dikeluarkan.

“Sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus mematuhi keputusan ini. KPU dan Bawaslu mesti memberikan peringatan kepada teman-teman di Kapuas Hulu (KPU dan Panwaslu). Bahwa kinerja mereka pada Pemilukada beberapa waktu lalu melanggar aturan,” tegas Jimmi yang juga anggota DPRD Kalbar.

Ada beberapa point penting dalam keputusan DKPP. Pertama, memutuskan merehabilitasi nama baik ketua dan anggota KPU Provinsi Kalbar. Kedua, merehabilitasi nama baik ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalbar.
“Kemudian menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada teradu IX atas nama Lisma Roliza selaku ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu,” sebut Jimmi.

Catatan penting selanjutnya, KPU dan Bawaslu Kalbar diminta menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Diantaranya, teradu X atas nama Awang Ramlan Iskandar. Teradu XI yakni Ahmad Yani, teradu XII atas nama Rita dan teradu XIII yaitu Yohanes Janting.

Selain itu, DKPP meminta ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu diberikan sanksi berupa peringatan. Bawaslu Republik Indonesia juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

“Sikap PDI Perjuangan Kalbar mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. KPU dan Bawaslu Provinsi harus secepatnya melayangkan surat kepada KPU dan Panwaslu Kapuas Hulu. Untuk diberikan peringatan sekeras-kerasnya,” tegas Jimmi.

Jimmi mengaku, PDI Perjuangan akan menunggu proses tersebut. Jajaran PDI Perjuangan Kalbar bakal bersabar menunggu keputusan terbaik. “Ada kesalahan yang dilakukan penyelenggara. Maka penyelenggara harus bertanggungjawab sesuai keputusan DKPP,” ujarnya.

Jimmi juga mendesak KPU dan Bawaslu Kalbar menindaklanjuti keputusan DKPP. “Apabila tidak di follow up serta tidak ditindaklanjuti, maka kami akan mem-PTUN-kan putusan itu,” serunya.

Jimmi berkesimpulan, pelanggaran kode etik merupakan kesalahan dari penyelenggaraan Pemilu. “Makanya KPU dan Panwaslu dinyatakan bersalah,” ujarnya.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

PONTIANAK – Harga ikan dan ayam di sejumlah pasar yang ada di Pontianak dalam beberapa minggu terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan bahkan mencapai di...
Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menginginkan masyarakat Papua di pegunungan dan perbatasan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok sama dengan wilayah...
Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

PONTIANAK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar mencatat realisasi investasi Semester I 2017 (Januari -Juni) di Kalbar mencapai Rp8,33...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *