KPU – Panwaslu Kapuas Hulu Terbukti Langgar Kode Etik Pilkada 2015

Putusan DKPP terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU - Panwaslu Kapuas Hulu pada Pilkada 2015.(Ist)

PONTIANAK Р Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan KPU dan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu bersalah. Kedua lembaga itu dianggap melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kapuas Hulu 2015 lalu.

DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada pihak KPU dan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu.

“Keputusan yang sudah ditetapkan oleh DKPP tersebut berawal dari dalil Pengadu kepada para penyelenggara Pilkada di Kapuas Hulu. Pengadu mengindikasikan bahwa Penyelenggara bekerja tidak profesional dalam menjalankan tertib administrasi dan logistik Pilkada”.

Berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa KPU Kapuas Hulu dan Panwaslu terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b kode etik Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam keputusan DKPP tersebut, menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu IX atas nama Lisma Roliza selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada teradu X atas nama Awang Ramlan Iskandar, Teradu XI atas nama Ahmad Yani, Teradu XII atas nama Rita, dan Teradu XIII atas nama Yohanes Jaanting selaku anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu XIV atas nama Seno Hartono, Teradu XV atas nama Sabni, dan Teradu XVI atas nama Kariyansah, selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kapuas Hulu.

Terhadap Keputusan DKPP tersebut, disebutkan bahwa memerintahkan kepada KPU sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV dan V ; Badan Pengawas Pemilu sepanjang terhadap Teradu VI, VII, dan VIII ; KPU Provinsi Kalbar sepanjang terhadap Teradu IX, X, XI, XII, dan XIII ; Bawaslu Prov.Kalbar sepanjang terhadap Teradu XIV, XV, dan XVI untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan dan memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Keputusan tersebut diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota DKPP, pada hari Rabu. 21 April 2016 dan dibacakan dalam Sidang Kode Etik terbuka untuk umum pada hari Rabu 4 Mei 2016 yang dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

Adapun nama-nama Anggota DKPP tersebut yakni Prof Dr.Jimly Asshiddiqie SH selaku Ketua merangkap Anggota, Prof.Dr.Anna Erliyana SH MH, Dr.Valina Singka Subekti M.Si, Dr.Nur Hidayat Sardini S.Sos M.Si, Pdt.Saut Hamonangan Sirait,M.Th, Endang Wihdatiningtyas SH, dan Ida Budhiati SH MH masing-masing sebagai Anggota.

Menyikapi putusan dari DKPP, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalbar, M Kebing L menyatakan, putusan itu secara moralitas sudah cukup, tapi secara hukum belum memuaskan. Maka PDIP akan melakukan langkah hukum selanjutnya.
“Kita akan melakukan koordiansi dulu dengan DPP. Bagaimana masukan dari pusat, dalam langkah hukum selanjutnya. Karena putusan DKPP juga akan kami sampaikan ke DPP PDIP, Demokrat, dan Hanura,” ucap Kebing didampingi pengurus DPD PDIP Kalbar kepada wartawan dalam jumpa pers, di Sekretariat DPD PDIP Kalbar, Minggu (15/5/2016).
Kebing juga meminta kepada masyarakat Kapuas Hulu khususnya para pendukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati Fransiskus Diaan-Andi Aswad untuk bersabar menunggu putusan-putusan selanjutnya.
“Kita akan terus berupaya, sesuai dengan aturan yang ada. Yang jelas Ketua KPU dan Panwaslu di Kapuas Hulu, sudah diberikan peringatan yang keras oleh DKPP,” tuturnya.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

PONTIANAK – Harga ikan dan ayam di sejumlah pasar yang ada di Pontianak dalam beberapa minggu terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan bahkan mencapai di...
Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menginginkan masyarakat Papua di pegunungan dan perbatasan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok sama dengan wilayah...
Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

PONTIANAK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar mencatat realisasi investasi Semester I 2017 (Januari -Juni) di Kalbar mencapai Rp8,33...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *