Landak Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih

Bupati Landak Karolin Margret Natasa dalam rapat koordinasi terkait pemutahiran data pemilih Kabupaten Landak sesuai dengan instruksi Mendagri dan Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (11/10) kemarin.(Team BK.com)

LANDAK, Ngabang – Dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Landak bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dan Panwaslu Kabupaten Landak melaksanakan rapat koordinasi terkait pemutahiran data pemilih sesuai dengan instruksi Mendagri dan Gubernur Kalimantan Barat.

“Pemutahiran data pemilih ini akan dimulai pada bulan november dan kita berharap untuk bisa selesai sesuai dengan jadwal tahapan,” ungkap Karolin di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (12/10) kemarin.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPUD Landak, Lomon, SE, Forkopimda Kabupaten Landak, Jajaran Pimpinan SOPD terkait, Camat se Kabupaten Landak, serta 85 Kades dari 156 Desa di Kabupaten Landak.

Kepada seluruh Kepala Desa yang hadir saat itu, Karolin meminta agar hasil Rakor tersebut dapat segera di tindak lanjuti dengan baik.

“Kita harus melaksanakan hal ini dengan sebaik-baiknya, sevalid mungkin karena ini menyangkut hak warga negara untuk terlibat dalam pesta demokrasi,” tutur Karolin.

Terkait dengan alokasi dana bagi kegiatan tersebut, Dokter lulusan Unika Atmajaya Jakarta itu secara tegas mengatakan bahwa tidak ada anggaran khusus yang diperuntukan dalam pelaksanaan pemutahiran data oleh Pemerintah Desa dan jajarannya.

“Ini bagian dari tugas penting pemerintahan dalam kependudukan. Siapa yang minta anggaran, saya jewer. Anggaran pemutahiran data tidak ada, jangan minta, bagian dari tugas fungsi pokok,” tegas Karolin.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Landak, Yohanes Meter mengatakan beberapa masalah utama yang sering ditemukan oleh pihaknya adalah kelengkapan kependudukan yang pindah, baik yang keluar maupun masuk didalam suatu desa.

“Yang sulit bagi kita itu adalah data penduduk yang pindah, meskipun masih dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam kabupaten, Kades wajib membuat Surat Keterangan pindah bagi warganya yang pindah,” kata Meter.

Hal lain yang menjadi kendala dalam pemutahiran data pemilih adalah Penduduk yang meninggal dunia. Dalam hal ini, kades wajib membuat Surat Keterangan bagi setiap warga/penduduknya yang meninggal dunia untuk membantu pemutahiran data pemilih.

Diakuinya, selama ini kelalaian masyarakat dan pihak Pemerintah Desa tidak memperdulikan data kependudukan ketika melakukan perpindahan. Sehingga banyak yang hanya mengandalkan Suket (Surat Keterangan) ketika ingin memberikan hak suaranya.

“Suket dibuat jika tidak memiliki KTP, pemilih pemula yang belum sempat rekam data untuk KTP. Tidak sembarangan dibuat itu, sesuai ketentuan sekarang tidak bisa digunakan saat memberikan hak suara saat pemilu,” ujar Meter.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Kebutuhan Gula Di Kalsel Anjlok

Kebutuhan Gula Di Kalsel Anjlok

BANJARMASIN– Ketua Asosiasi Gula Bersatu Kalimantan Selatan Aftahuddin mengatakan Kebutuhan gula di provinsi ini anjlok dari sebelumnya 12 ribu ton per bulan menjadi hanya...
Mentan Buka Hari Pangan Sedunia Di Kalbar

Mentan Buka Hari Pangan Sedunia Di Kalbar

KUBU RAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka peringatan hari pangan sedunia XXXVII yang digelar di Kubu Raya, Kalbar, Kamis. Peringatan hari pangan...
Ibu-ibu di Balikpapan Demo Dukung Transportasi Daring

Ibu-ibu di Balikpapan Demo Dukung Transportasi Daring

BALIKPAPAN – Ratusan ibu-ibu menggunakan kostum serba hijau dan membawa panci mendatangi gedung DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, guna menyampaikan sikap menentang penutupan transportasi...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *