Mendagri Yakin Gugatan UU Pemilu Tak Ganggu Proses Verifikasi Parpol

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.(Ist)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku yakin permohonan uji materi atau gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimohonkan sejumlah pihak tidak mengganggu proses verifikasi partai politik (Parpol) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena KPU dan termasuk juga Kementerian Hukum dan HAM juga sudah punya data awal,” ujar Tjahjo di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Tjahjo menjelaskan, data awal dimaksud adalah seperti pengurus partai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/Kota dan ketentuan pemenuhan 50% plus satu di daerah, termasuk ketentuan adanya kantor kesekretariatan partai.

Menurut Tjahjo, sepanjang pengalaman dirinya yang sempat menjadi sekretaris jenderal partai, pihaknya tak menemukan masalah, meski saat itu UU Pemilu digugat masyarakat.

Dia berpandangan, saat itu MK memutuskan tentang nomor urut calon legislatif dua minggu sebelum pemungutan suara. Menteri asal PDIP itu mengaku yakin KPU profesional dalam menyiapkan peraturan KPU-nya.

“Jika nanti ada keberatan perubahan di enam poin tadi, saya kira itu tidak menjadi masalah. Prinsip yang saya pahami karena KPU sudah sangat-sangat pengalaman,” katanya.(Sindonews)

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Pertamina Tambah 500.000 Tabung Elpiji di Kalimantan

Pertamina Tambah 500.000 Tabung Elpiji di Kalimantan

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI menambah pasokan 500.000 tabung elpiji 3 kg bersubsidi untuk lima provinsi di Kalimantan pada awal Desember 2017....
Warga Sanggau Keluhkan Langkanya Gas Tiga Kilogram

Warga Sanggau Keluhkan Langkanya Gas Tiga Kilogram

SANGGAU – Sejak beberapa pekan terakhir, elpiji tiga kilogram di Kabupaten Sanggau warga mengeluh kesulitan mencari sehingga berdampak terhadap naiknya harga elpiji subsidi tersebut....
Warga Singkawang Pertanyakan Alasan APBD Belum Disahkan

Warga Singkawang Pertanyakan Alasan APBD Belum Disahkan

SINGKAWANG – Warga Kota Singkawang mempertanyakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2018 hingga saat ini...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *