Pemerintah Sebut Kenaikan Tarif STNK dan BPKB untuk Cegah Pungli

Ilustrasi

JAKARTA – Kenaikan tarif STNK dan BPKB sebesar tiga kali lipat mulai berlaku meski banyak mendapat protes dari masyarakat melalui media sosial dan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, karena dianggap terlalu besar.

Kepolisian Indonesia mengatakan menyatakan proses kenaikan tarif STNK dan BPKB per 6 Januari ini- sudah diproses sudah lama dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Dalam keterangan pers bersama dengan Kementerian Keuangan di Kantor Staf Presiden Jumat siang, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar mengatakan selama ini pelayanan sektor publik di kepolisian dianggap belum transparan dan akuntabel.

“Polri merupakan salah satu institusi yang masuk dalam program reformasi birokrasi nasional, yang masuk dalam (reformasi birokrasi) Polri itu adalah sektor pelayanan publik karena selama ini terdapat hal-hal yang tidak transparan dan akuntabel, ” jelas Boy Rafli seperti dikutip dari BBC Indonesia, Selasa (10/1).

Menurut Boy, pembayaran yang dilakukan dengan sistem online akan menghapuskan pungutan liar karena langsung ke rekening yang masuk ke kas negara.

Kenaikan tarif itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP nomor 60 tahun 2016, tentang Jenis dan Taris atas Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang berlaku pada Polri.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, menyebutkan perolehan dari PNBP pada pelayanan publik Polri ini sebesar 92% akan dikembalikan untuk pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian.

“Jadi kembali ke masyarakat dan tidak digunakan untuk yang lain seperti yang dicantumkan dalam amanat UU tentang PNBP, bukan untuk dimanfaatkan oleh kepolisian tetapi untuk meningkatkan pelayanan, untuk transparansi , akuntabilitas dan juga untuk menghapus pungli di layanan pemerintah yang masih ditemukan” jelas Askolani.

Dalam audit BPK, menurut Askolani, masih banyak ditemukan pungutan yang tidak ada dasar hukumnya.

Pembahasan kenaikan ini, menurut Askolani sudah lama dilakukan oleh kepolisian dan Kementerian Polhukham dan juga Kementerian Keuangan yang mengawasi.

Kenaikan yang mencapai 300% ini dikritik oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, karena terlalu besar dan tidak transparan.

YLKI protes kenaikan 300%

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan alasan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan karena inflasi, itu tidak tepat karena biaya ini adalah untuk pelayanan publik bukan komersial.

“(Alasan) Inflasi ga cocok untuk public services, itu cocok untuk barang bebas atau komersial. Jadi keliru kalau menyebutkan kenaikan karena inflasi,” jelas Tulus.

Dia meminta pemerintah agar mengkaji kembali kenaikan tarif untuk STNK dan BPKB karena dianggap terburu-buru diputuskan, tidak transparan dan akuntabel.

“Kenaikan ini terlalu ugal-ugalan karena sampai 300%, nah sebenarnya kita tak anti-kenaikan tapi yang wajar saja, 30% ,” kata Tulus.

Dia juga menyarankan agar pemerintah menaikkannya secara bertahap dan juga harus menyampaikan hitungan kenaikan tarif secara transparan kepada publik.

“Sehingga baru ditetapkan biaya STNK atau BPKB itu, artinya hitungannya harus transparan, disebutkan berapa ongkos produksinya,” kata dia.

YLKI, menurut Tulus masih sering mendapatkan keluhan dari konsumen terkait dengan pelayanan pengurusan STNK dan BPKB antara lain waktu yang mencapai enam bulan dan blangko yang sering kosong.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Gubernur Ini Ingatkan Pengunaan Dana desa

Gubernur Ini Ingatkan Pengunaan Dana desa

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan Kepala Desa se-Kalimantan Barat untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa serta harus genah dalam pelaporan sehingga tidak...
Pemkab Tabalong Bahas Rencana Teknik Bandara Warukin

Pemkab Tabalong Bahas Rencana Teknik Bandara Warukin

TABALONG, Kalsel – Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan membahas rencana teknik terinci bandar udara Warukin sebagai persiapan pengoperasian pada 4 Desember 2017. Asisten Bidang...
Program 1 Juta Rumah di Landak

Program 1 Juta Rumah di Landak

LANDAK – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa meletakan batu pertama pembangunan program satu juta rumah yang berlokasi di daerah Ilong, Kecamatan Ngabang, Kabupaten...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *