Pemkab Landak Awasi Pelaku Usaha Terkait Lingkungan Hidup

Bupati Karolin Margret Natasa saat meninjau banjir yang memporakporandakan sebagian wilayah di Kabupaten Landak, baru-baru ini.(Team BK.com)

LANDAK – Menanggapi persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Bupati Karolin Margret Natasa meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) untuk serius dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku dunia usaha.

“Masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim saat ini perlu mendapat perhatian kita bersama, saya meminta kepada Dinsa PKPLH untuk serius melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pelaku dunia usaha yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2017,” ungkap Karolin, Senin 11 September 2017.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, salah satu indikator dalam mengelola lingkungan hidup adalah keikutsertaan perusahaan dalam proper.

Menurutnya, proper merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup, mencegah munculnya dampak negatif terhadap lingkungan serta sarana publikasi kepada masyarakat.

“Untuk Proper 2015 -2016, ada dua perusahaan yang telah mendapatkan peringkat biru dan kita harapkan selanjutnya dapat meningkat menjadi hijau, tahun ini kita mendorong beberapa perusahaan seperti PT MPS, PT SMS, mudah-mudahan Djarum Group dan PT IGP dapat menyusul,” ungkapnya.

Bupati wanita pertama di Kalbar ini mengakui pengawasan tentu tidak bisa dilakukan secara terus menerus mengingat keterbatasan yang ada. Akan tetapi komitmen bersama dari para pemangku kepentingan yang ada adalah kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Landak.

“Jujur dan tetap menjaga komitmen bersama dari semua stakeholder di Kabupaten Landak adalah kunci dalam menjaga kelestarian lingkunan hidup kita. Tidak bisa berharap pada salah satu pihak saja, tetapi semua harus ikut terlibat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

APBD-P 2017 Kaltim Naik Menjadi Rp8,2 Triliun

APBD-P 2017 Kaltim Naik Menjadi Rp8,2 Triliun

SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur yang disepakati pemerintah provinsi dan DPRD melalui rapat paripurna di Samarinda,...
APBD 2017 Kabupaten Penajam Defisit Rp200 Miliar

APBD 2017 Kabupaten Penajam Defisit Rp200 Miliar

PENAJAM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kembali mengalami defisit dengan kekurangannya mencapai sekitar Rp188 miliar...
Keberadaan Perusahaan Karet Perlu Diperbanyak di Kalteng

Keberadaan Perusahaan Karet Perlu Diperbanyak di Kalteng

PALANGKARAYA – Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Lodewik Christopel Iban menyebut pemerintah provinsi dan pemkab/pemko Kota se-Kalteng perlu mendatangkan dan memperbanyak perusahaan karet...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *