Pendapatan Besar, Gaji Pejabat Tidak Perlu Naik

Ilustrasi

JAKARTA – Pemerintah diminta tidak perlu menaikkan gaji pejabat publik seperti menteri maupun kepala daerah.

Menurut pengamat anggaran Uchok Sky Khadafi, meski gaji pokok pejabat publik terbilang kecil, namun berbeda dengan pendapatan yang diperoleh.

“Pastilah kecil dari gaji pokok. Tetapi seharusnya berbicara pendapatan,” katanya seperti dilansir dari RMOL, Sabtu (24/12).

Uchok menjelaskan, pendapatan pejabat pemerintah dari APBN sudah cukup tinggi sehingga sangat membebanin anggaran negara. Pejabat menteri selain mendapatkan gaji pokok juga mendapat fasilitas tambahan seperti uang operasional.

“Setiap tahun dapat Rp 1,2 miliar tapi kok masih tidak bersyukur dan masih minta tambah lagi,” bebernya.

Begitu pula dengan kepala daerah yang punya pendapatan bulanan sangat besar di luar gaji pokok.

“Pendapatan Kepala daerah ini berasal dari insentif jumlah pajak serta retribusi daerah,” kata Uchok yang juga direktur Center for Budget Analysis (CBA).

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur mengisyaratkan bakal menaikkan gaji pejabat publik seperti bupati, wali kota dan gubernur. Karena dianggap terlalu kecil dan tidak rasional jika dilihat dari struktur jabatan. Gaji kepala daerah saat ini tidak lebih dari Rp 6 juta per bulan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga bersikap serupa. Namun, menurutnya, rencana itu bisa diwujudkan dengan syarat pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai enam persen. Dia menambahkan, saat ini, gaji pejabat publik hingga sekelas presiden sangat rendah dibandingkan dengan gaji direktur BUMN dan perbankan.

“Kalau pertumbuhan di atas enam persen, saya yakin bisa,” kata Tjahjo, Jumat kemarin (23/12)

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

PONTIANAK – Harga ikan dan ayam di sejumlah pasar yang ada di Pontianak dalam beberapa minggu terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan bahkan mencapai di...
Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menginginkan masyarakat Papua di pegunungan dan perbatasan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok sama dengan wilayah...
Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

PONTIANAK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar mencatat realisasi investasi Semester I 2017 (Januari -Juni) di Kalbar mencapai Rp8,33...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *