Perusahaan Tambang Alumina Tetap Tak Mampu Bangun Smelter

Ketua KADIN Kalbar, Santyoso Tio.(OK/BK.com)

PONTIANAK – Sudah berjalan hampir tiga tahun pengusaha tambang alumina tetap tidak mampu mendirikan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit. Seperti diketahui pemerintah mengeluarkan keputusan melarang ekspor mineral mentah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 tahun 2014 yang berlaku per 12 Januari 2014. Akibat Permen ESDM itu, semua perusahaan tambang alumina tak hanya mengancam proses hilirisasi tambang bauksit tetapi bahkan sudah gulung tikar. Di Kalimantan Barat akibat adanya Permen ESDM tersebut perusahaan tambang alumina melakukan PHK 50 ribu tenaga kerja.

Ketua KADIN Kalimantan Barat, Santyoso Tio mengungkapkan kepada media ini, belum lama ini di Pontianak, pihaknya meminta kepada Pemerintah untuk melakukan mediasi terkait nasib para pengusaha tambang alumina dan asosiasi smelter, nasib pengusaha alumina ini  terjadi tak hanya di Kalbar tetapi diseluruh Indonesia. Karena dengan adanya Permen ESDM yang melarang ekspor tersebut perusahaan tambang menjadi mati suri, sementara investasi yang telah dikeluarkan cukup besar, belum lagi harus melakukan pembayaran pajak IUP (Izin Usaha Pertambangan).

“Untuk itu kami berharap pemerintah untuk memediasi kami, tolong dipertemukan, asosiasi tambang dengan asosiasi smelter, apa sih yang dikuatirkan. Kadin tidak menginginkan usaha tambang mati, kita juga tidak ingin usaha smelter juga mati, kita ingin dua-dua maju,” ujarnya.

Menurut Santioso untuk membangun perusahaan tambang, apalagi ditambahnya kewajiban membangun smelter, perusahaan tambang harus memiliki visibility study atau studi kelayakan. Pertama tentu kapasitas bahan baku yang ada, kemudian kualitas bahan baku tersebut dan pasar yang disasar serta harga yang dijual.

Untuk kapasitas 1 juta ton per tahun dibutuhkan bahan baku 3 juta ton, sementara untuk membangun perusahaan tambang dan smelter dibutuhkan investasi dengan waktu ekonomis sekitar 30 tahun dengan cadangan bauksit sekitar 100 juta ton, cadangan bauksit tersebut sebagai jaminan investasi yang dikeluarkan dalam membangun perusahaan tambang.

“Baru ada kelayakan, bila bicara visibility study atau kelayakan mendirikan industri itu, karena industri pengolahan ini yang pertama dibutuhkan adalah bahan baku dulu, kalau bahan baku cukup dan memadai baru bisa mendirikan, tentu pembiayaannya demikian,” katanya.

Sementara di Kalbar kebanyakan perusahaan alumina relatif masih tergolong perusahaan tambang kecil dengan cadangan bauksit hanya sekitar 10 juta ton. “Mungkin dulu bayangannya banyak, tetapi ternyata bauksit itu dibutuhkan kualitas yang bagus (high quality),  Sedangkan kualitas yang ada kebanyakan yang low quality,” kata Santioso.

Dikatakannya, tentu pengusaha tambang bingung dengan usaha ke depan. Padahal kata dia, di PP 23 Tahun 2010 sudah jelas dikatakan tidak masalah dengan ekspor, asalkan telah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. “Begitu juga dengan pemurnian dan pengolahan, karena kami juga melakukan hal tersebut, dan tidak mentah-mentah melakukan ekspor,” katanya.

“Pemerintah memang ingin membangun industri pengolahan, tetapi dilihat dari aturan Perundang-undangan di PP 23 tahun 2010 yang merupakan turunan dari UU Minerba, dimana di Pasal 84 jelas diatur bahwa sepanjang kebutuhan dalam negeri kita terpenuhi, kelebihan bahan baku boleh di ekspor,” ujarnya. “Tetapi kenapa keran ekspor masih ditutup dengan alasan harus mendirikan smelter,” protesnya.

Asosiasi Smelter

Dia juga menyinggung Asosiasi Smelter yang kurang memahami isi dari Pasal 84 PP 23. “Di PP tersebut seharusnya Asosiasi tak perlu kuatir karena hak mereka sudah dijamin. Bahwa mereka ini sudah mendapat yang pertama,” tegas Santioso.

Menurut dia sesuai dengan PP 23 tersebut bahwa kebutuhan dalam negeri juga bisa diatur lebih lanjut. “Sekarang tidak perlu kuatir, tinggal mereka mengajukan ke menteri, bila harus ditetapkan, minimum berapa setiap tahun yang tidak boleh di eikspor, dan apa yang diutamakan.

“Yang diplesetkan orang-orang adalah pengolahan dan pemurnian, padahal disini sudah jelas, di pasal 1 ayat 20, pengolahan dan pemurnian adalah usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral, atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Dan ini sudah dilakukan pengusaha, kenapa juga buat smelter,” kata dia lagi.

Atau, kata dia, pemerintah dapat melakukan seperti yang sudah dilakukan pada tambang batu bara. Dan juga seperti yang dilakukan di India, misalnya yang high quality di atas 50 tidak boleh ekspor, yang dibawah 50 boleh ekspor, biji besi yang di atas 63,5 tidak boleh ekspor karena untuk melindungi industri baja dalam negeri. “Tetapi bukan semua ditutup, kalau low quality tidak dibutuhkan di dalam negeri masa tidak bisa ekspor, kalau ada kekuatiran negara terkait ekspor kan bisa dengan menggunakan kuota,” pungkasnya.

Regulasi Baru

Sementara Pemerintah akhirnya menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017, yang merupakan revisi dari PP No.1 Tahun 2014.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam jumpa pers di kantor Kementerian ESDM Jakarta Kamis (12/1) lalu mengatakan PP baru ini tetap konsisten menjalankan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Mineba). Poin penting dalam PP ini adalah perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51% secara bertahap.

Jonan menegaskan dengan diterapkannya PP ini maka semua pemegang KK (Kontrak Karya) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), wajib tunduk kepada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Divestasi saham hingga 51% ini dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 10 tahun sejak berproduksi. Jadi nantinya lanjut Jonan, tambang yang ada kepemilikan saham mayoritas, akan dikuasai oleh negara, atau paling tidak melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal penting kedua, lanjut Jonan, adalah perubahan jangka waktu perpanjangan izin untuk perusahaan tambang pemegang IUP atau IUPK. Perpanjangan izin bisa dilakukan paling cepat 5 tahun sebelum izin tersebut berakhir.

Poin ketiga dalam PP ini adalah, pemerintah akan mengatur harga patokan penjualan mineral dan batu bara. Hal keempat lanjut Jonan, pemerintah menganjurkan perusahaan tambang pemegang kontrak karya (KK) untuk mengubah izinnya menjadi IUPK dengan beberapa persyaratan. Adapun syaratnya adalah, dalam lima tahun harus membangun pabrik pemurnian atau dikenal dengan istilah smelter. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru saja diterbitkan. Pemerintah, tegas Jonan, akan memonitor tahapan-tahapan pembangunan smelter yang dilakukan oleh perusahaan tambang

“Harus dibangun fasilitas pemurnian. Dalam pembangunannya akan diatur bahwa akan di monitor oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah memonitor tahap-tahap pembangunan fasilitas pemurnian dalam 5 tahun. Kalau tidak ada progres yang sesuai dengan perjanjian ya kita stop izin ekspornya,” ujar Ignasius Jonan.

Jonan menjelaskan langkah tegas ini perlu dilakukan agar ada nilai tambah yang diperoleh Pemerintah.

“Karena ini komitmen. Bahwa undang-undang ini berkomitmen, harus menerapkan hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah,” ujar Ignasius Jonan.

Untuk ekspor tambang mentah atau konsentrat ini, lanjut Jonan, akan dikenakan tarif Bea Keluar (BK). Sebelumnya tarif BK mencapai 5%. Untuk aturan baru ini, Kementerian ESDM mengusulkan tarif maksimal 10%.

Diterapkannya aturan baru tersebut lanjut Jonan bertujuan diantaranya agar adanya peningkatan penerimaan negara dan terciptanya lapangan kerja untuk rakyat

“Kenapa Pemerintah menetapkan begini? PP ini diterbitkan tujuan yang paling utama sesuai instruksi bapak Presiden adalah untuk meningkatkan terciptanya penerimaan negara. Mendukung atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada pertambangannya dan nasional. Menjaga iklim investasi yang kondusif,” papar Ignasius Jonan.(OK)

 

 

 

 

 

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Kebutuhan Gula Di Kalsel Anjlok

Kebutuhan Gula Di Kalsel Anjlok

BANJARMASIN– Ketua Asosiasi Gula Bersatu Kalimantan Selatan Aftahuddin mengatakan Kebutuhan gula di provinsi ini anjlok dari sebelumnya 12 ribu ton per bulan menjadi hanya...
Mentan Buka Hari Pangan Sedunia Di Kalbar

Mentan Buka Hari Pangan Sedunia Di Kalbar

KUBU RAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka peringatan hari pangan sedunia XXXVII yang digelar di Kubu Raya, Kalbar, Kamis. Peringatan hari pangan...
Ibu-ibu di Balikpapan Demo Dukung Transportasi Daring

Ibu-ibu di Balikpapan Demo Dukung Transportasi Daring

BALIKPAPAN – Ratusan ibu-ibu menggunakan kostum serba hijau dan membawa panci mendatangi gedung DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, guna menyampaikan sikap menentang penutupan transportasi...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *