Ratusan Rumah Walet Kayong Utara Belum Bayar Retribusi

Ilustrasi

KAYONG UTARA – Pemkab Kayong Utara dalam waktu dekat akan menerapkan Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi pajak sarang burung walet karena sejak perda ini dibuat belum efektif diterapkan.

Dikatakan Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD), Yusrin, Selama ini Kayong Utara telah memiliki Perda Retribusi Sarang Burung Walet namun belum efektif dipungut dari masyarakat.

Selain keterbatasan personil, kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi ini masih sangat rendah, dimana dari sekian banyak rumah walet hanya beberapa saja yang telah rutin membayar kewajiban membayar retribusi ini.

“Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah menyelesaikan pendataan rumah walet yang ada di KKU dengan melibatkan desa,” kata Yusrin.

Dikatakan Yusrin, Perda Walet akan diberlakukan pada tahap ke dua tahun ini, namun pasca pendataan yang dilakukan oleh desa, akan diketahui jumlah rumah walet, luasan serta volume bangunan dan dari sana selain dapat menjadi objek retribusi juga akan diketahui ada atau tidak lahan dan bangunan memiliki bukti lunas penyetoran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

“Juga akan dilakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dimana semua pemilik lahan dan bangunan wajib membawar pajak yang diatur dalam Undang-Undang,” imbuhnya.

Diharapkan dengan objek pajak yang akan dipungut, maka akan terlihat seberapa besar potensi pendapatan daerah dari sector pajak walet dan PBB.

“Kita akan berkoordinasi dengan Pol PP, desa, kecamatan bahkan kepolisian untuk penerapan Undang-undang dan Perda Walet,” kata Yusrin.(Ant)

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

PONTIANAK – Harga ikan dan ayam di sejumlah pasar yang ada di Pontianak dalam beberapa minggu terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan bahkan mencapai di...
Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menginginkan masyarakat Papua di pegunungan dan perbatasan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok sama dengan wilayah...
Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

PONTIANAK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar mencatat realisasi investasi Semester I 2017 (Januari -Juni) di Kalbar mencapai Rp8,33...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *