Regulasi yang Belum Jelas Bakal Mempersulit Aksi BRG

image

Kadis Kehutanan Pemprov Kalbar, M Marcellus TJ.(OK/BK.co)

PONTIANAK – Implementasi jalannya Badan Regulasi Gambut (BRG) sepertinya bakal tersendat-sendat meskipun tujuan dan niatnya mengatasi kebakaran lahan yang hampir setiap tahun terjadi khususnya di musim kemarau. Kenapa badan ini bakal tak maksimal melakukan aksinya, karena regulasi yang ada belum jelas dalam pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah seharusnya sebelum mengandalkan Badan Regulasi Gambut tersebut hendaknya membuat regulasi yang sejalan dengan sektor-sektor kehutanan dan perkebunan, misalnya izin perkebunan yang menggunakan Kawasan non HPL, kemudian ada UU Perkebunan yang menyatakan bahwa plasma itu boleh diluar inti.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat M Marcellus TJ SH MH mengatakan BK.co, ini menjadi persoalan, kalau semua itu yakni izin diberikan untuk inti sama, terus pola kemitraannya bagaimana ? Dan yang terjadi selama ini izin yang dikeluarkan berhimpitan dengan kawasan. Akibatnya rakyat bisa saja nanti membuka kebun-kebun yang masuk ke kawasan.

“Intinya seperti itu, apalagi kalau kita lihat regulasi yang ada seakan-akan membenarkan plasma diluar izin, hal ini menurut saya perlu disingkronkan,” katanya.

Sementara terkait persoalan perkebunan yang sudah terlanjur diberikan izin, Marcell mengatakan, bahwa perusahaan yang berada di kawasan gambut perlu diberikan pertimbangan khusus, sehingga tidak multitafsir. “Yang saya maksud multitafsir mereka sudah punya izin terus tanam, perlakuanya bagaimana ? kan kata kuncinya supaya tidak terjadi kebakaran, selain kata kunci moratorium pemanfaatan lahan gambut.

Selain itu kata Marcell, regulasi kedalaman lahan gambut juga harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya, jangan disama ratakan. Regulasi kedalaman gambut ini sudah ada Keppresnya, namun perlu dilakukan pengkajian kembali. Karena disatu sisi kita buat kebijakan tertentu tetapi kontraproduktif.

“Karena banyak daerah misalnya seperti Kalimantan Barat yang dijadikan pemukiman, seperti transmigrasi, ini regulasinya seperti apa, kapan kedalaman sekian, sehingga kita tidak multitafsir,” ujarnya.

“Saya melihat gambut itukan harus kita jaga dalam upaya menjaga lingkungan, sehingga tidak terbakar, itu filosofinya,”

Kenapa ada Badan Restorasi Gambut, ini karena belum ada kesimpulan yang sama terkait lahan gambut yang ada, demikian pula tata kelola gambut ini harus menjadi perhatian bersama.

Dalam melihat persoalan gambut khususnya kebakaran pada lahan gambut, menurut Marcell pemerintah pusat jangan hanya tercurah hanya pada UPT-UPT apalagi yang berada di kawasan hutan saja. Tetapi semua instansi terkait juga harus terlibat karena gambut juga ada di lahan pertanian dan perkebunan serta pemukiman seperti transmigrasi.

Selain itu pengelolaan gambut juga harus jelas apakah direklamasi dan juga harus diperhatikan tata kelola airnya seperti apa, supaya gambut tidak terbakar, sehingga hilang begitu saja mengakibatkan kerugian disemua pihak.

Sedangkan untuk memudahkan kordinasi kerja, Badan Restorasi Gambut perlu memikirkan benar-benar seperti apa formatnya, apakah berdiri di puast saja dengan daerah dibentuk UPT-UPT atau dibentuk juga di daerah dengan Perda dan kordinasikan dengan SKPD-SKPD, selain itu bagaimana dengan pembiayaannya. Kalau UPT juga harus jelas tanggungjawabnya, jangan nanti Kepala Daerah atau instansi di daerah menjadi kambing hitam. Sementara dalam pembiayaan daerah tidak menerima. Selama ini belum jelas, sehingga semua bisa saling menyalahkan.

Menurut Marcell langkah yang tepat, Badan Restorasi Gambut ini gabung dengan Lungkungan Hidup, dimana namanya menjadi Badan Lingkungan Hidup dan Reklamasi Gambut. Lingkungan harus memiliki basis yang jelas dan Lingkungan Hidup itu dekat dengan Tata Ruang.

Badan Restorasi Gambut yang sudah terbentuk di Pusat tentu berkoordinasi dengan kementrian terkait, begitupula daerah kerjasama dengan Dinas-dinas yang terkait dengan persoalan gambut. “Guidence ini yang perlu sehingga tidak multitafsir,”

Badan Restorasi Gambut yang sudah terbentuk tentu punya target soal kebakaran lahan, hal ini tentu diperkuat dengan data-data titip api, dan tentu dikordinasikan ke instansi terkait yang ada lahan gambutnya.
Sedangkan didaerah seperti di Kalbar saat ini sudah mempersiapkan perubahan SKPD untuk mendukung langkah-langkah soal lahan gambut ini, tentunya guna mengatasi kebakaran dan pemanfaatan lahan.”Kita siapakan pencegahan preventif dan menyiapkan hal-hal teknis seperti kanalisasi,” pungkas Marcell.(OK)

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *