Sawit Indonesia Dilarang Masuk Eropa, Ini Tanggapan BUMN Perkebunan

Ilustrasi

JAKARTA -Parlemen Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan resolusi yang menuding bahwa produk kelapa sawit termasuk dari Indonesia menimbulkan dampak negatif, mulai dari deforestasi, isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III sebagai holding BUMN Perkebunan, angkat bicara menanggapi resolusi parlemen Uni Eropa itu.

Kelapa sawit memang menjadi pemasukan utama dari PTPN III karena memiliki lahan sawit kurang lebih 400 ribu hektare (ha).

“Dari 14 PTPN yang ada, 11 PTPN itu utamanya dari kelapa sawit,” Direktur PTPN III Seger Budiarjo kepada detikFinance di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Dari total lahan tersebut, PTPN III bersama entitas lainnya bisa menghasilkan produk CPO (Crude Palm Oil/minyak sawit) sekitar 2,5 juta-3 juta ton per tahun. Hasil produksi tersebut diekspor melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

“Jadi kita tidak ekspor ke Eropa, tapi melalui KPBN,” imbuhnya.

Sebagai pemain kelapa sawit besar di Indonesia, PTPN memang mempunyai lahan kelapa sawit di hutan. Namun, Seger menegaskan lokasi lahan kelapa sawit itu jauh sebelum adanya aturan pelarangan untuk membuka lahan kebun kelapa sawit di hutan.

“Itu indikasi, karena kebun sawit milik PTPN itu sudah jauh ditanami sebelum penetapan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi dulu sudah ada izinnya, sudah ada sertifikat hak guna usaha. Tapi kemudian muncul keputusan itu. Jadi enggak melanggar,” tegasanya.

Kendati begitu, menurut Seger, PTPN tengah berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang untuk izin pelepasan lahan tersebut.

Sedangkan untuk urusan sertifikasi baik untuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), PTPN yakin sudah menaati dengan baik. Dari total pabrik CPO milik PTPN sekitar 40% telah tersertifikasi ISPO dan RSPO.

“Kalau RSPO itu kan sifatnya voluntary, sedangkan ISPO mandatory. Tapi kan ISPO itu baru, jadi belum semuanya. Kita akan sertifikasi semuanya,” terangnya.

Sementara soal tudingan pelanggaran pekerja di bawah umur Seger menampiknya. Dia yakin dari 133 ribu pekerja PTPN seluruhnya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Tidak ada yang mempekerjakan. karyawan di bawah umur. Barangkali memang ada pemanen yang bawa anaknya saat bekerja. Tapi di data kami tidak ada pelanggaran aturan-aturan ketenagakerjaan,” tukasnya. (Dtc)

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

Harga Ikan dan Ayam di Pontianak Naik

PONTIANAK – Harga ikan dan ayam di sejumlah pasar yang ada di Pontianak dalam beberapa minggu terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan bahkan mencapai di...
Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

Presiden Ingin Warga Perbatasan Menikmati “Satu Harga BBM”

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menginginkan masyarakat Papua di pegunungan dan perbatasan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok sama dengan wilayah...
Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

Realisasi Investasi Kalbar Semester I Rp8,33 Triliun

PONTIANAK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar mencatat realisasi investasi Semester I 2017 (Januari -Juni) di Kalbar mencapai Rp8,33...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *