Setya Diminta Mundur demi Kinerja DPR Maksimal

Ketua DPR Setya Novanto.(Ist)

JEMBER — Pengamat hukum dari Universitas Jember Dr Nurul Ghufron menyarankan Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Sebab Setya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau KTP-El.

“Jika Setya Novanto tidak mundur dari jabatannya, maka akan sangat mempengaruhi kinerja DPR sebagai pemegang wewenang kontrol dalam bidang legislasi dan anggaran,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/7).

Menurutnya seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan dapat ditahan atau dicekal sewaktu-waktu oleh penyidik, sehingga hal tersebut sangat mengganggu bagi seorang ketua lembaga negara. “Untuk itu sebaiknya Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR untuk menjaga marwah legislatif dan lembaga kenegaraan di Indonesia,” ucap Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Secara hukum, lanjut dia, tidak ada kewajiban untuk mundur, namun etika bernegara sebaiknya mundur demi menjaga marwah bangsa dan hal tersebut merupakan kasus pada saat Setya Novanto dengan anggota DPR lainnya. “Saya berharap penetapan tersangka Setya Novanto bukan titik klimaks, namun sebuah proses hukum untuk mengungkap semua kasus dugaan korupsi KTP elektronik,” ucap akademikus yang biasa dipanggil Ghufron itu.

Dosen Fakultas Hukum itu juga menyayangkan pernyataan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa Setya Novanto tidak bisa diproses secara etik karena yang dituduhkan tidak dilakukan pada periode DPR saat ini. “Ketua MKD tidak memahami tujuan dan objek perkara yang menjadi wewenang MKD yakni menegakkan etika untuk menjaga harkat dan martabat keluhuran DPR secara kelembagaan karena dugaan tindak pidana seharusnya sudah dianggap melanggar etika,” katanya.

Ia menilai pernyataan Ketua MKD itu menunjukkan sikap yang sensitif akan menurunkan martabat DPR, bahkan cenderung mengelak untuk menangani dan terlihat sangat politis.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012 pada Kemendagri.(Rep)

Share Button

Ekonomi[ View All ]

APBD-P 2017 Kaltim Naik Menjadi Rp8,2 Triliun

APBD-P 2017 Kaltim Naik Menjadi Rp8,2 Triliun

SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur yang disepakati pemerintah provinsi dan DPRD melalui rapat paripurna di Samarinda,...
APBD 2017 Kabupaten Penajam Defisit Rp200 Miliar

APBD 2017 Kabupaten Penajam Defisit Rp200 Miliar

PENAJAM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kembali mengalami defisit dengan kekurangannya mencapai sekitar Rp188 miliar...
Keberadaan Perusahaan Karet Perlu Diperbanyak di Kalteng

Keberadaan Perusahaan Karet Perlu Diperbanyak di Kalteng

PALANGKARAYA – Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Lodewik Christopel Iban menyebut pemerintah provinsi dan pemkab/pemko Kota se-Kalteng perlu mendatangkan dan memperbanyak perusahaan karet...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *