Tinjau Kembali Peraturan Menteri Susi

nelayan-anyer-fixed

Perahu nelayan.(OK/BK.co)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta agar kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan jaring cantrang, pukat hela, dan pukat karik untuk menangkap ikan agar dikaji ulang karena menyangkut nasib nelayan Indonesia tradisional.

Menurut Cornelis, jika untuk membantu para nelayan, kebijakan ini tidak pas, “terang-terangan saja saya ngomong. Masyarakat saya sudah ada yang dipenjara (diduga akibat aturan ini),” ungkap Cornelis, ketika Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. Rabu (14/9).

Cornelis juga menyatakan bahwa terkait kebijakan penghancuran kapal di laut pun harus ditinjau kembali karena Jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kapal yang ditangkap diproses, tapi tidak dihancurkan di laut. Kebijakan Penggantian Alat tangkap lama atau troll ┬átidak terjadi. Cornelis agak berbeda pendapat terkait peraturan ini, “kebijakan yang dibuat ini (supaya ditinjau ulang), mohon maaf kepada rekan-rekan terutama PDI Perjuangan di DPR RI,” imbuh Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu.

Komisi yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Maluku, dan Gubernur Papua. Membahas mengenai Dampak Kebijakan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap nelayan.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran kementerian agar menunda penerapan dan mengkaji ulang Kepmen tersebut, hingga dilakukan sosialisai terkait penerapan Permen tersebut di masyarakat.

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *