Transisi Kewenangan SMA dari Kabupaten ke Provinsi Harus Segera Diselesaikan

Bupati Landak, dr Karolin Margret Natasa.(Team BK.com)

LANDAK – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa mengatakan transisi kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten ke Provinsi berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2014 masih menyisakan berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan.

“Kita ini sedang mengalami masa transisi/perubahan, menurut undang-undang no. 23 yang baru, SMA diserahkan kepada Provinsi, kepada Gubernur jadi sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab Bupati sebagai Kepala Daerah. Oleh karena itu hal ini mungkin akan menimbulkan sedikit persoalan,” ungkap Karolin usai menghadiri Malam ramah tamah Reuni Akbar SMAN 1 Ngabang, (11/11) Sabtu malam.

Perubahan kewenangan terhadap SMA/SMK tersebut secara substantif dijelaskan Karolin akan menimbulkan persoalan rentang birokrasi dan keuangan sehingga usulan-usulan bantuan untuk SMA harus melalui pemerintah Provinsi. Dia juga mengakui, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati sudah tidak diperkenankan untuk menganggarkan bantuan atau pembangunan bagi SMA/SMK.

“Karena bukan menjadi tanggung jawab Kabupaten, segala urusan baik itu usulan bantuan dan pembangunan itu harus disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Sehingga rentang waktu dibirokrasinya juga cukup memakan waktu,” katanya

Karolin berharap dalam proses transisi tersebut dapat berlangsung dengan lancar dan tenang.

“Kekhawatiran kita jika ada hal yang bersifat mendesak, seperti perlunya perbaikan segera atau ada hal-hal yang perlu kita tindaklanjuti dalam kaitannya dengan persiapan ujian dan kendala lainnya, mungkin akan memerlukan rentang waktu yang lebih panjang birokrasinya,” akui Karolin.

Karolin juga menjelaskan berdasarkan Surat Gubernur pertanggal 09 November 2017, Pemerintah Kabupaten diminta menganggarkan kembali terkait tenaga honor di SMA/SMK pada anggaran tahun 2018. Dengan dasar Surat Gubernur tersebut, pihaknya akan mengkonsultasikan hal tersebut kebagian keuangan dan bidang terkait lainnya.

“Saya kira akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan penataan secara baik, tetapi prinsipnya Pemerintah Kabupaten mungkin harus segera memikirkan hal ini sehingga dasar Surat Gubernur tersebut akan kami konsultasikan ke bagian Keuangan dan bagian lain yang terkait agar bisa dianggarkan dalam APBD tahun 2018,” pungkas Karolin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Alexius Akim juga tidak menampik pernyataan tersebut. Menurutnya, saat ini pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK di Kalbar masih pada tahap penyesuaian

“Seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan tersebut, memang ada sebagian kewenangan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi,” tutur Akim.

Adapun kewenangan yang belum diserahkan sepenuhnya, tambah Akim berkaitan dengan pembiayaan dan prasarana di SMA/SMK.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kita harus saling berkoordinasi dan bekerjasama supaya kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi secepatnya, kata Akim (Uyub).

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Gubernur Ini Ingatkan Pengunaan Dana desa

Gubernur Ini Ingatkan Pengunaan Dana desa

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan Kepala Desa se-Kalimantan Barat untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa serta harus genah dalam pelaporan sehingga tidak...
Pemkab Tabalong Bahas Rencana Teknik Bandara Warukin

Pemkab Tabalong Bahas Rencana Teknik Bandara Warukin

TABALONG, Kalsel – Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan membahas rencana teknik terinci bandar udara Warukin sebagai persiapan pengoperasian pada 4 Desember 2017. Asisten Bidang...
Program 1 Juta Rumah di Landak

Program 1 Juta Rumah di Landak

LANDAK – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa meletakan batu pertama pembangunan program satu juta rumah yang berlokasi di daerah Ilong, Kecamatan Ngabang, Kabupaten...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *