Tujuh Buddhis Ditangkap Setelah Memghasut Kekerasan Terhadap Muslim Myanmar

images(11)

Ilustrasi

RANGOON – Polisi Myanmar mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tujuh Buddhis nasionalis. Sebab, mereka relah menghasut kekerasan dalam bentrokan dengan Muslim setempat.

Bentrokan tersebut berawal dari puluhan orang yang menyerbu kota Mingalar Taung Nyunt di Yangon untuk mencari Muslim Rohingya yang mereka sebut sebagai penduduk ilegal. Konfrontasi itu kemudian menyisakan satu korban yang terluka.

Berdasarkan informasi dari media lokal, yang dikutip BBC, Jumat (12/5), para Biksu Buddha memimpin kaum nasionalis untuk menggerebek permukiman Muslim. Ia menyerukan bahwa para Muslim tersebut ilegal berada di sana. Kemudian polisi membubarkan aksi kekerasan mereka dengan menembakkan tembakan peringatan.

Adapun dua dari tujuh yang mendapat surat perintah penangkapan seperti dilansir dari republika adalah seorang Biksu. Di Myanmar, tindakan menghasut untuk melakukan kekerasan mendapatkan hukuman hingga dua tahun penjara.

Dalam beberapa bulan terakhir, para Buddha garis keras itu telah melakukan serangkaian aksi demonstrasi melawan Muslim. Dalam satu kesempatan, mereka membubarkan upacara keagamaan Islam. Dan yang terakhir, mereka memaksa dua sekolah agar ditutup sementara. Menurut mereka, sekolah tersebut telah berfungsi ganda, sebagai sekolah sekaligus masjid.

Kekerasan itu terjadi karena meningkatnya penolakan kaum mayoritas Budha garis keras terhadap Muslim minoritas tersebut. Tercatat, ada kurang lebih satu juta penduduk Muslim di Myanmar. Mereka menyebutkan diri mereka sebagai etnis Rohingya.

Selama ini, pemerintah Myanmar menyebut kaum minoritas etnis Rohingya tersebut sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Anggapan ini juga diamini oleh sebagian besar masyarakat Myanmar.

Anggapan tersebut kemudian berdampak pada penyangkalan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya. Dengan demikian, pemerintah juga memberikan batasan yang luas dalam akses hidup mereka di Myanmar.

Analisis dari BBC News, Jonah Ficher mengaku pernah bertemu dengan salah satu Biksu yang mendapatkan surat penangkapan tersebut sebelumnya. Biksu itu, U Thu Sitta, tergabung dalam sebuah kelompok nasionalis garis keras yang melakukan aksi demonstrasi di pelabuhan Yangon Februari, lalu. Aksi demonstrasi itu merupakan penolakan terhadap kapal bantuan dari Malaysia yang hendak mengirimkan bantuan kepada etnis Rohingya yang terbelenggu di Rakhine, Myanmar.

Jonah sempat melakukan wawancara dengan U Thu Sitta. Ia menanyakan bagaimana pendapat Sitta tentang aksi protes terhadap pemberian makanan kepada orang yang membutuhkan sesuai keyakinan Buddhis. Menurut Jonah, waktu itu Sitta menjawabnya, namun ia kurang suka dengan banyaknya pertanyaan yang ia ajukan.

Sitta juga sempat mengeluhkan gestur tubuh Jonah yang berkacak pinggang dan memasukkan tangannya ke kantong saat wawancara berlangsung. Gestur tersebut menunjukkan sikap ofensif kepada Sitta. Dan pada saat itu pula, kata Jonah, ia langsung meminta maaf dan memperbaiki sikap tubuhnya.

Percakapannya dengan Sitta ternyata direkam oleh rekan-rekan demonstrannya. Video rekaman itu kemudian diunggah di media sosial dan menjadi viral. Video itu telah dilihat ratusan ribu kali dan menuai komentar-komentar negatif dari netizen Myanmar. “Banyak yang meminta saya keluar dari negara ini, data pribadi saya dipublikasikan, bahkan ada beberapa ancaman kematian,” katanya.

Video tersebut juga diunggah oleh beberapa tokoh terkemuka Myanmar. Termasuk menteri dari pemerintahan era militer lama. Jonah mengaku video wawancaranya tersebut menjadi hasil karyanya yang paling banyak dilihat di kalangan masyarakat Myanmar.

Dengan adanya penangkapan terhadap U Thu Sitta dan beberapa rekannya tersebut, maka ini menunjukkan pemerintahan Aung San Suu Kyi memiliki keinginan untuk mengadili Buddhis nasionalis tersebut. Menurutnya, jika tidak ada pengalamannya tersebut, mungkin saja para nasionalis dan Biksu tersebut masih sangat vokal menyuarakan kecaman rasismenya.

Negara dengan penduduk mayoritas Buddha tersebut memiliki sejarah panjang ketidakpercayaan komunal. Mereka bahkan diizinkan untuk melakukan tindakan-tindakan eksploitasi selama beberapa dasawarsa pemerintahan militer.

Pada Maret lalu, Dewan HAM PBB mengatakan akan melakukan penyelidikan terhadap tentara Myanmar atas pelanggaran HAM terhadap Muslim Rohingya. Sekitar 70 ribu etnis Rohingya telah meninggalkan Myanmar ke Bangladesh dalam enam bulan terakhir. PBB juga telah mengumpulkan data bukti pemerkosaan dan pembunuhan massal terhadap etnis Rohingya.

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *