Tujuh Pemerintah Daerah di Kalbar Raih Penghargaan

Gubernur Cornelis berfoto bersama usai penyerahan DIPA di Kabupaten Kota di Kalbar.(Ist)

Gubernur Kalbar Serahkan DIPA

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, menegaskan agar instansi vertikal maupun Bupati, Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah menerima Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) dapat segera memulai pralelang proyek-proyek dan kegiatan pada triwulan IV-2016. Hal ini dimaksudkan agar proyek dan kegiatan dalam APBN 2017 dapat efektif berjalan mulai Januari 2017.

“Apa yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo supaya segera dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelayanan publik bisa dilakukan dan ekonomi bisa bergerak.” Ujar Cornelis, usai penyerahan DIPA di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (13/12), kemarin.

Dengan telah diserahkannya DIPA tahun  anggaran 2017 tersebut, Presiden berharap agar para menteri, gubernur, bupati, serta walikota dapat segera memulai pralelang proyek-proyek dan kegiatan pada triwulan IV-2016. Hal ini dimaksudkan agar proyek dan kegiatan dalam APBN 2017 dapat efektif berjalan mulai Januari 2017.

Dalam pidato Presiden yang dibacakan Gubernur Kalbar setelah penyerahan DIPA, Presiden menekankan bahwa APBN 2017 harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ditengah melambatnya ekonomi global. Di sisi lain, APBN juga harus dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta pengangguran. Dengan bekerja lebih fokus, Presiden berharap 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5 persen,tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen, serta Gini ratio kesenjangan dapat ditekan menjadi 0,39 persen.

Penyerahan DIPA 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dalam APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun.

Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 kementerian/lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen). Sementara itu DIPA Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).

Disamping itu, Gubernur Kalimantan Barat kepada para Bupati agar mengakreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di seluruh Kabupaten. Demikian juga dengan dua Kabupaten yakni Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Melawi yang belum ketok palu APBD supaya segera, jika ada oknum anggota DPRD yang menghambat supaya laporkan saja.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar Supendi, mengatakan, DIPA untuk Provinsi Kalbar, yang diserahkan 547 DIPA, dengan nilai Rp8,8 triliun terdiri atas 464 DIPA satuan kerja instansi vertikal Rp7,98 triliun, yang meliputi 26 DIPA kantor pusat Rp3,48 triliun dan 438 kantor daerah sebesar Rp4,5 triliun. 83 DIPA SKPD, Rp828,3 miliar, yang meliputi 44 DIPA dekonsentrasi Rp187,8 miliar, 30 DIPA tugas perbantuan Rp582,4 miliar, dan 9 DIPA urusan bersama Rp58,1 miliar.

Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp19,6 triliun. Terdiri atas, dana bagi hasil pajak sebesar Rp578,2 miliar,  dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp238,1 miliar. Dana Alokasi Umum Rp12,1 triliun. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp2,4 triliun. Dana Alokasi Khusus non fisik Rp2,5 triliun. Dana insentif daerah Rp60 miliar dan Dana Desa sebesar Rp1,6 triliun.

Selain itu, Supendi mengungkapkan, tujuh pemerintah daerah di Kalbar mendapat penghargaan berdasarkan audit BPK tahun 2015 meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yakni, Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemkot Pontianak, Pemkab KKR, Pemkab Ketapang, Pemkab Sanggau, Pemkab Sintang, Pemkab Sekadau.

Sedangkan, Satuan Kerja yang berdasarkan sembilan indikator kinerja pelaksanaan anggaran meraih kinerja tata kelola keuangan terbaik dalam tahun 2016, kategori satker instansi vertikal, yakni LP Sintang, Satbrimob Polda Kalbar, LPMP Kalbar, sedangkan untuk SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar yakni Dinas PU Provinsi Kalbar, Dinas Pertanian Perternakan perikananan Kab. Sanggau, Dinas Pertanian, perternakan dan perikanan Kabupaten Kubu Raya. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada pimpinan instansi masing-masing, sebelum penyerahan DIPA.

Share Button

Ekonomi[ View All ]

Kebutuhan Gula Di Kalsel Anjlok

Kebutuhan Gula Di Kalsel Anjlok

BANJARMASIN– Ketua Asosiasi Gula Bersatu Kalimantan Selatan Aftahuddin mengatakan Kebutuhan gula di provinsi ini anjlok dari sebelumnya 12 ribu ton per bulan menjadi hanya...
Mentan Buka Hari Pangan Sedunia Di Kalbar

Mentan Buka Hari Pangan Sedunia Di Kalbar

KUBU RAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka peringatan hari pangan sedunia XXXVII yang digelar di Kubu Raya, Kalbar, Kamis. Peringatan hari pangan...
Ibu-ibu di Balikpapan Demo Dukung Transportasi Daring

Ibu-ibu di Balikpapan Demo Dukung Transportasi Daring

BALIKPAPAN – Ratusan ibu-ibu menggunakan kostum serba hijau dan membawa panci mendatangi gedung DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, guna menyampaikan sikap menentang penutupan transportasi...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *